Hari “Korupsi Nasional”

98 views
Hari Anti Korupsi Internasional yang dicanangkan PBB pada 2003 diperingati di seluruh dunia. Jangan sampai, para koruptor di negeri ini yang masih bergentayangan juga ikut merayakannya.

HARI ini, 9 Desember, dunia memperingati Hari Anti Korupsi dengan tema sama setiap tahun yakni “Bersatu Melawan Korupsi untuk Pembangunan, Perdamaian dan Keamanan”.

Alasannya, korupsi adalah kejahatan serius, mengingat menurut catatan PBB, sekitar satu triliun dolar AS atau setara Rp 14-ribu triliun dihabiskan untuk membayar suap atau rasuah dan 2,6 triliun dolar AS (30,4-ribu triliun) atau lima persen dari GDP global dijarah para koruptor.

Bahkan di negara-negara berkembang, uang yang dikorup diperkirakan mencapai sepuluh kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan yang diberikan oleh PBB.

Bagaimana di Indonesia? Praktek korupsi yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), ternyata semakin subur, menggila dan merambah ke mana-mana, sedangkan para pelakunya makin nekat, saling dukung dan membela serta kompak sesamanya.

Ambil saja contoh kasus penyusunan rencana anggaran 2020 di Pemrov DKI Jakarta yang sangat tidak wajar karena jenis barang yang akan dibeli dan jumlah pembeliannya sangat fantastis, sehingga mengusik nalar serta rasa kewarasan publik.

Walau baru pada tahap awal (disebut: Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Platform Anggaran Sementara atau KUA –PPAS) tentu saja rancangan anggaran tidak bisa dibuat asal-asalan atau serampangan, semuanya harus dipertanggungjawabkan pada rakyat

Bayangkan! Dicantumkan a.l. rencana pembelian lem Aibon Rp82,8 milyar, bolpoin Rp124 milyar, pasir Rp52 milyar, pengecetan jalur sepeda Rp 74milyar, biaya konsultan (belum proyeknya) Rp560 juta per RW (ada 200 RW di ibukota), buzzer promosi Rp5 milyar dan untuk 73 anggota TGUPP yang tidak jelas kinerjanya Rp26,5 milyar.

Diduga, bancakan dana APBD DKI Jakarta, mungkin juga di wilayah-wilayah lain selama ini tidak pernah terungkap, karena “saling menutupi, solid serta kompaknya” pihak eksekutif dan legislatif.