China Makin Kokoh Cengkeram Hong Kong

117 views
Polisi Hong Kong bemtrok dengan para pendemo yang menolak pengesahan UU Keamanan Nasional oleh penguasa Beijing yang dianggap memberangus kebebasan di wilayah bekas koloni inggeris itu (28/5).

DISYAHKANNYA RUU Keamanan Nasional (RUUKN) di Hong Kong oleh parlemen China, menyiratkan semakin kokohnya kontrol dan cengkeraman penguasa Beijing atas wilayah adminisitrasi khususnya di bekas koloni Inggeris itu.

Dalam sidang paripurna Kongres Rakyat Nasional (NPC)  di Balai Agung, Beijing, Kamis (28/5), hanya satu suara menentang, enam suara absen, selebihnya 2.878 suara setuju untuk memberlakukan RUUKN di Hong Kong.

UUKN a.l. memuat pasal-pasal terkait perbuatan yang dianggap menghasut, upaya pemisahan diri (dari China) dan tindakan subversi yang selanjutnya akan disidangkan di dewan legislatif Hong Kong dan kemungkinan paling lambat September sudah diratifikasi.

Selain dikhawatirkan akan memicu gelombang protes oleh warga di wilayah otonomi China berpenduduk sekitar tujuh juta orang itu, pengesahan RUUKN juga meningkatkan ketegangan antara China dan negara-negara Barat terutama Inggeris, AS, Australia dan Kanada.

Sejumlah pegamat memperkirakan, AS bakal mempertimbangkan penangguhan status istimewa atas Hong Kong dan keringanan tarif eskpor serta mengenakan sanksi bagi lembaga, pengusaha dan pejabat China yang trelibat dalam pemberlakuan UUKN.

Negara-negara tersebut menilai UUKN di Hong Kong merupakan pelanggaran kebebasan bagi warganya dan melanggar kesepakatan yang pernah dibuat antara Inggeris dan China terkait otonomi Hong Kong pada 1984.

Hong Kong menjadi koloni Inggeris pasca kekalahan China pada Perang Opium I (1839 -1842), lalu disewa Inggeris sejak 1989 selama 99 tahun sampai Juni 1997 dan dikembalikan lagi kepada China dengan status Wilayah Administrasi Khusus berazaskan “Satu Negara, Dua Sistem”.

Menlu AS Mike Pompeo menilai, akibat pengesahan UUKN oleh China maka Hong Kong tidak pantas diperlakukan berbeda dari China di bawah hukum AS sehingga hal ini tentu berdampak besar bagi status Hong Kong sebagai salah satu pusat bisnis dan perbankan dunia.