Warga Hong Kong Siap-siap Hengkang

312 views
Ilustrasi Eksodus besar-besaran warga Hong Kong ke Inggeris dan Taiwan kemungkinan terjadi jika China memaksakan pemberlakuan UU Keamanan Nasional yang memuat pasal-pasal yang dianggap pembungkaman dan pengekangan terhadap mereka.

PARLEMEN China daratan tinggal selangkah lagi menuju pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (UU-KN) memuat sejumlah pasal yang dianggap mengekang kebebasan warga Hong Kong.

UU-KN a.l.  berisi definisi rinci terkait aksi terorisme dan separatisme, berkolusi dengan kekuatan asing serta tindakan subversif diperkirakan akan diratifikasi parlemen Hong Kong, Juli  sebelum digelar pemilu legislatif di pulau bekas koloni Inggeris itu, September.

Jika sudah disahkan, UU-KN juga membuka jalan bagi China untuk menempatkan badan keamanan di Hong Kong guna mengawasi,  mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaannya.

Selain membuat cemas warga Hong Kong ditandai dengan berbagai aksi turun ke jalan untuk menantangnya, UU-KN juga ditentang negara-negara anggota G-7, khususnya Inggeris yang pernah menjadikan Hong Kong sebagai koloninya selama 100 tahun (1898 – 1997).

Para Menlu G-7 (AS, Inggeris, Italia, Jepang, Jerman,  Kanada dan Perancis) dalam pernyataan bersama (17/6) meminta China membatalkan UU-KN karena dianggap akan mematikan kebebasan warga Hong Kong dan merusak sistem yang telah membuatnya maju.

Sejumlah preferensi dan privilege yang dinikmati Hong Kong sehingga tampil sebagai salah satu ‘kiblat” keuangan dunia dan juga kebebasan bagi warganya sesuai prinsip “satu negara dua sistem” yang diberlakukan China, dikhawatirkan akan berakhir jika UU-KN disahkan.

Namun hal itu ditepis oleh otoritas China dan penguasa Hong Kong saatini yang menyebutkan, UU-KN tidak akan mengekang kebebasan yang telah dinikmati warga Hong Kong selama ini, hanya menyasar para pelaku kriminal atau orang-orang yang mengancam keamanan nasional.

Urusan Dalam Negeri China

Sementara diplomat China, Yang Jiechi merespons pernyataan para Menlu G-7 menyebutkan, negerinya sudah bertekad dan tegas menolak setiap bentuk campur tangan asing terhadap urusan internalnya.