PPDB Jakarta Ricuh, Gubernurnya Kemana?

511 views
Kisruh Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta yang menuai protes karena dianggap menyimpang dari petunjuk teknis Permendikbud No. 44/2019. Gubernur Anies Baswedan sejauh ini belum merespons dan mencarikan solusi persoalan ini.

PENDAFTARAN Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta menuai kecaman dan protes banyak pihak terutama orang tua murid yang merasa anaknya dicurangi, namun sejauh ini belum ada respons dari Gubernur Anies Baswedan.

Pangkal kisruh bermula dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana yang menyimpang dari petunjuk teknis permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB tahun ajaran 2020.

Dalam permendikbud tersebut diatur, min. 50 persen kuota diberikan melalui sistem zonasi sesuai daya tampung sekolah, 15 persen jalur afirmasi (bagi siswa tak mampu), lima persen bagi siswa yang  orang tua atau wali murid pindah  dan 30 persen sisanya jalur  prestasi.

Berdalih demi mengutamakan siswa dari orang tua tidak mampu, walau pun (ternyata) tidak ada korelasinya, Nahdiana berinisiatif mengutamakan murid berusia lebih tua untuk diterima melaui jalur zonasi, akibatnya belasan ribu siswa berusia lebih muda tersisih.

Sebenarnya ada juga usulan, untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, bisa dilakukan  penambahan kuota empat siswa tiap kelas, namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta malah memutuskan sistem zonasi level RW (Bina RW), padahal sebaran sekolah tidak merata di setiap RW.

“Tidak di semua RW ada SMP dan SMA Negeri, kalau taman bermain, banyak “ kata Wakil Sekjen Federasi serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim.

Menurut dia, seharusnya Disdik DKI Jakarta memetakan dan mendata  dulu jumlah calon siswa yang tak lolos gara-gara faktor usia muda di   satu zona kelurahan karena dengan demikian akan diketahui cukup tidaknya jumlah ketersediaan rombongan belajar jika ditambah empat siswa per kelas.

Sedangkan solusi jangka panjang PPDB DKI Jakarta, menurut Satriawan,adalah dengan penambahan jumlah kelas di satu sekolah, membangun  SMA dan SMK Negeri baru.