Zakat Sebagai “Mercusuar” Pembangunan Keberlanjutan

JAKARTA – Zakat adalah salah satu pilar dalam rukun islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Al Qur’an berulang kali bersanding dengan kewajiban sholat (Muhammad, Saad, 2016).

Secara teknis, zakat merupakan sejumlah uang atau barang yag diambil dari harta yang telah memenuhi syarat haul dan nisab dan diserahkan kepada muzakki. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat.

Zakat yang dihimpun, dikelola, didistribusikan serta didayagunakan dengan baik memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan permasalahan negara, yaitu masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, sampai Kesehatan. (Minggu, 12/7)

Dari segala jenis aktivitas program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahik/orang-orang yang berhak atas zakat. Di sisi lain, PBB telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan sebuah kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs).

SDGs mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

“Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” tutur Ika Akmala, Divisi Pengembangan Zakat Dompet Dhuafa.