Bangsa yang Kurang Gemar Belajar

Tingkat literasi terkait kegemaran membaca orang Indonesia rendah. Ini kemungkinan salah satu penyebab pencerahan dan proses perbaikan di segala bidang berjalan lamban.

KEBIASAAN membaca orang Indonesia, menurut catatan Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2019, berada di  ranking ke-60 atau urutan buncit ke-2 dari 61 negara yang disurvei.

Hanya satu dari 1.000 penduduk yang gemar membaca, sebaliknya,  rata-rata penduduk menghabiskan waktunya selama sembilan jam sehari untuk bermain gadget yang dimiliki oleh lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.      

Sayangnya, melalui gadget, sebagian besar dari mereka mencari informasi dan cerewet atau nyinyir di media sosial serta rajin menyebarkan hoaks, kabar bohong atau ujaran kebencian ketimbang mencari fakta atau kebenaran dan introspeksi atau  menimba ilmu.

Rendahnya tingkat kegemaran membaca juga terkait kemiskinan,  kemampuan membeli buku bacaan, minimnya sarana dan prasarana terutama di daerah dan juga  rendahnya literasi di lingkungan mereka.

Apalagi di era post truth kini dimana fakta dan kebenaran sering tersingkirkan, yang penting afirmasi , konfirmasi yang dipostting atau disampaikan berulang-ulang demi memperoleh sebanyak mungkin dukungan.

Konsep post truth yang dikenal sebagai “falsehood of firehose” (kebohongan yang disemburkan dari selang air pemadam api-red), paling tidak, sangat efektif untuk memprovokasi atau membenturkan penduduk terutama terkait isu-isu agama yang sensitif.

Masih segar dalam ingatan, betapa politisasi isu SARA yang dimainkan oleh pengikut kontestan tertentu dalam Pilkada 2015 dan Pilpres 2019 nyaris  membawa bangsa Indonesia ke tubir jurang disintegrasi.

Pada awal-awal pemberlakuan PSBB lalu, seruan physical distancing berupa penghentian sementara kegiatan di tempat-tempat ibadah demi mencegah penularan Covid-19 juga dicurigai dan dilawan, karena  dianggap bertujuan menjauhkan umat dari  agama.

Efek Negatif Ganda

Rendahnya literasi, termasuk keengganan membaca, bakal menciptakan “multiplier effects” atau efek berganda, mandeknya pencerahan, miskin inovasi dan macetnya proses perbaikan di segala lini.

Lebih parah lagi jika yang mandek, proses perbaikan di lingkup birokrasi, tidak saja di masing-masing instansi, tetapi juga pada tataran  koordinasi lintasinstansi.

Contohnya, di era kemajuan teknologi informatika now, rasanya mustahil, jika kantor imigrasi, instansi yang menangani data kependudukan,  kepolisian dan  serta kantor pengadilan berjamaah “kecolongan” dan dipermalukan oleh terpidana buron, Joko Tjandra.

Sukar diterima nalar, aktor pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali yang merugikan negara Rp905 triliun itu bisa raib selama 11 tahun dan tiba-tiba muncul 8 Juni lalu untuk mengurus persidangan PK kasusnya.

Pihak imigrasi mengaku, Joko tidak pernah terdeteksi di pintu-pintu perlintasan keluar-masuk RI sejak ia kabur ke PNG sehari sebelum vonis dijatuhkan (11 Juni 2009).

Lalu tiba-tiba Joko  muncul di Jakarta untuk mengurus KTP-el di Kel. Grogol Selatan, Jakbar,  lalu pada hari yang sama (8 Juni 2020) ke  PN Jaksel untuk mendaftarkan diri dalam persidangan PK dan juga mengurus paspornya yang sudah mati di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020.

Joko kembali buron dan mangkir dari sidang PK pada 29  Juni dan 6 Juli lalu setelah pemunculannya menjadi viral di media massa dan dianggap mempermalukan serta mempermainkan semua instansi yang terkait dengan penanganan kasusnya. Kesempatan terakhir diberikan lagi pada 20 Juli mendatang.

Jika koordinasi antara kantor imigrasi, kepolisian, kejaksaan dan Ditjen Dukcapil (yang membawahi penerbitan KTP di kelurahan) berjalan  baik dan didukung SDM yang loyal, jujur, bermartabat dan nasionalisme tinggi, tentu kasus kaburnya Joko bisa dicegah.

Tak ada korelasi langsung antara rendahnya literasi dan kasus Joko  atau segudang persoalan bangsa lainnya, namun bisa jadi, rendahnya literasi membuat mandek proses perbaikan dan pencerahan.

Literasi dalam hal membaca dan semangat belajar yang rendah, lebih gemar berkilah, saling tuding dan menyalahkan, membuat kita terperosok berkali-kali ke dalam lubang yang sama.

Sudah waktunya berubah!