Terima Kasih Malaysia, Bantuin Nangkap Joko Tjandra

272 views
Berkat kerjasama Kepolisian Negara dan Polis Diraja Malaysia, Joko Tjandra yang buron selam 11 tahun dalam kasus alih hak tagih (cessie) PT Bank Bali yang merugikan negara sampai Rp905 milyar bisa dicokok (30/7).

JOKO Tjandra, terpidana kasus alih hak tagih (cessie) Bank Bali yang buron selama sebelas tahun, akhirnya bisa dicokok berkat kerjasama yang baik antara Kepolisian RI dan Polis Diraja Malaysia.

Bos PT Era Giat Prima tersebut, dikawal langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, tiba dengan pesawat khusus di Bandara Halim PK dari Kuala Lumpur, Kamis malam (30/7).

Jika saja Polis Diraja Malaysia enggan atau “ogah-ogahan” bekerjasama seperti semula diduga sejumlah pengamat (mengingat aktivitas bisnis Joko Tjandra menguntungkan negeri jiran itu-red),  tentu ceritanya lain lagi dan Joko tak akan tersentuh hingga kini.

Joko Tjandra malang melintang tak tentu rimbanya selama sebelas tahun, diduga berkat keterlibatan sejumlah oknum lintasinstansi dan juga pengacaranya yang memuluskan aksi petualangannya.

Entah berapa kali ia lolos atau “diloloskan” di pintu-pintu lintasan imigrasi atau sengaja lewat di depan hidung oknum pejabat kepolisian dan kejaksaan  yang mungkin nanti baru terungkap jika kasusnya dikupas  tuntas.

Joko yang kabur dengan pesawat charter dari Jakarta ke PNG pada 10 Juni 2009 – sehari sebelum vonis PK hukuman bui dua tahun dijatuhkan oleh MA (berarti ada yang membocorkan) – tiba-tiba muncul lagi 8 Juni lalu.

Konspirasi busuk keterlibatan aparat negara lintasinstansi mulai sedikit terkuak setelah Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz mencopot tiga perwira tinggi yang terlibat langsung membantu pelarian Joko Tjandra.

Brigjen Pol. Trisetijo Utomo bahkan ikut mengawal Joko terbang kePontianak dan menerbitkan surat izin perjalanannya dengan menyebutkan Joko sebagai konsultan di kantornya dan juga membantu menguruskan surat bebas Covid-19 di RS Polri.

Urus Macam-macam di Jakarta

Selama di Jakarta untuk mendaftarkan diri pada sidang PK, Joko sempat mengurus KTP-el di Kelurahan Grogol Selatan (8/6) dan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara (22/6) padahal ia buronan dan disebut-sebut sudah menjadi WN PNG.