Lukmanul Hakim: UMKM Menjadi Motor Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

144 views
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr Lukmanul Hakim

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang menerpa dunia berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan dan penurunan perekonomian nasional dan global. Pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr Lukmanul Hakim, menjelaskan arahan Wakil Presiden RI yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM, khususnya usaha mikro. Sebagai stafsus yang membidangi ekonomi dan keuangan, Lukmanul Hakim segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

“Pemberdayaan usaha mikro harus menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,”ungkap Lukmanul Hakim, Senin (10/8/2020).

Melalui pemberdayaan usaha mikro, paparnya, dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi covid-19.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula. Disamping itu, pemerintah juga menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah pesyarakat kredit/pembayaan dan pendanaan bagi UMKM, diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM.

Dalam program PEN, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening UMKM. Dana tersebut sebesar Rp 27,26 triliun disalurkan melalui perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan perusahaan pembiayaan. Sedangkan Rp 6,40 triliun disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro Indonesia (UMI), Program Mekaar PNM, dan Perum Pegadaian. Disamping itu pemerintah juga memfasilitasi tambahan anggaran 0,49 triluiun melalui lembaga pembiayaan online, koperasi, petani, LPDB, dan UMKM Pemda. Insentif lainnya adalah berupa insentif pajak, diantaranya pajak penghasilan UMKM ditanggung pemerintah.