Wali Kota Batam Terbitkan Aturan Penegakan Prokes

BATAM – Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan demi mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19 di daerah itu.

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 itu ditandatagani Muhammad Rudi di Batam, Selasa.

Dalam Perwako itu seluruh warga wajib mematuhi protokol kesehatan.

Warga perorangan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

Kemudian warga juga wajib mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjalani pembatasan interaksi fisik dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyosialiasikan dan mengedukasi pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Mereka juga harus menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses, memantau setiap orang yang beraktivitas, mengupayakan pengaturan jarak, membersihkan dan mendisinfektan lingkungan secara berkala, menegakkan disiplin masyarakat yang berisiko dan memfasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pada Bab V mengenai Sanksi, disebutkan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas kesehatan yang melanggar kewajiban menjalankan protokol kesehatan akan dikenakan hukuman.

Sanksi bagi perorangan berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial dan denda administratif Rp250.000.

Dijelaskan juga, kerja sosial yang dimaksud yaitu membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 120 menit.

Sedangkan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama.

Kemudian, penghentian sementara operasional usaha selama tiga hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000.