Bagaimana Ketetapan Halal MUI Diterbitkan

Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr Lukmanul Hakim

JAKARTA – Ketetapan Halal MUI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, melalui keputusan sidang Komisi Fatwa, yang menyatakan kehalalan suatu produk, berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Seperti yang telah diketahui bahwa MUI telah berkiprah selama 31 tahun dalam sertifikasi halal di Indonesia. MUI melalui LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini untuk menenteramkan konsumen, khususnya muslim di Indonesia.

“Ketetapan fatwa dan tanda/label halal tidak boleh dibuat sendiri secara individual ataupun oleh pihak produsen karena merupakan ketetapan agama. Hanya pihak yang memiliki pemahaman agama dan otoritas keagamaan yang shahih yang boleh menetapkannya,” ujar Dr. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam bukunya, FATWA PRODUK HALAL, Melindungi & Menenteramkan.

Direktur LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si. mengungkapkan bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga yang menetapkan kehalalan suatu produk melalui gabungan dua pendekatan, yakni sains dan syariah. Dari sisi sains, dilakukan oleh LPPOM MUI, dan sisi syariah ditetapkan melalui Komisi Fatwa MUI.

Berdasarkan UU JPH dan KMA982, LPPOM MUI mempunyai peran sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk dari sisi ilmiah. Hasil pemeriksaan tersebut, kemudian dilaporkan pada rapat auditor untuk dievaluasi apakah ada kontaminasi bahan non halal atau najis. Jika tidak, maka hasil tersebut kemudian dilaporkan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk ditentukan status dari produk tersebut apakah halal sesuai syariat Islam atau tidak. Komisi Fatwa MUI inilah yang menentukan status hukum pada produk tersebut.

Pendekatan Ilmiah (Sains) oleh LPPOM MUI