PSBB Separuh Hati

125 views
Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lagi PSBB lebih ketat setelah PSBB sebelumnya (mulai 10 April) dan PSBB Transisi yang diperpanjang lima kali dari 4 Juni sampai 13 Sept. tidak efektif mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

PEMPROV DKI Jakarta memberlakukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9) setelah masa PSBB Transisi gagal mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid- 19.

Semula wacana tersebut menuai pro-kontra, baik di kalangan pemerintah pusat mau pun pemda di wilayah penyangga ibukota  (Pemprov Banten dan Jawa Barat dan Pemkab atau Pemkot di Bodetabek)  yang berbatasan langsung.

Menkopolhukam Mahfud MD misalnya, mengritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya yang menyebutkan  akan menarik pedal “rem darurat” untuk kembali ke PSBB, padahal sejak pertama kali diberlakukan, PSBB belum pernah dicabut.

“Karena kekeliruan tata kata, bukan kesalahan tata negara, jadi bikin kacau, negara rugi sekitar Rp300 triliun akibat rontoknya indeks harga saham gabungan (IHSG), “ ujar  Mahfud.

Pernyataan Anies yang membuat rontok IHSG sampai  di bawah 5.000 tersebut juga menuai kritik dari Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto, Banggar DPR-RI dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Rem darurat” yang akan diinjak Anies dirasakan mendadak sehingga “bisa membahayakan penumpangnya”, karena tidak dikoordinasikan dengan baik ke atas (pemerintah pusat) dan ke samping (wilayah penyangga), padahal tanpa kerjasama, mustahil   berhasil.

DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB 10 April sampai  3 Juni, dilanjutkan lima kali perpanjangan PSBB Transisi (4 Juni – 13 Sept.) dengan sejumlah pelonggaran demi memutar roda-roda ekonomi yang lumpuh selama PSBB sebelumnya.

Hasilnya, lonjakan penyebaran virus tak terhindarkan saat dilakukan pelonggaran terhadap protokol kesehatan berupa pengoperasian kembali transportasi umum dan juga sejumlah kegiatan masyarakat termasuk usaha hiburan selama masa tahapan PSBB Transisi.

Tidak Efektif

Pengawasan dan sanksi yang tidak efektif, meningkatnya mobilitas warga, munculnya klaster-klaster baru seperti di perkantoran, rumah makan, transportasi umum, industri dan di tempat hiburan kini sudah makin mencemaskan.