Pejabat DKI Bertumbangan

144 views
Gubernur Anies Baswedan melepas jenazah Sekda DKI Saefullah. Tak urung banyak menuai kecaman.

KULU nafsin dzaikatul maut, begitu firman Allah Swt telah menggariskan. Setiap yang hidup akan mati. Dan kematian itu datangnya kapan saja, tanpa bisa dideteksi. Di mana, kapan dan bagaimana penyebabnya, semua menjadi rahasia Sang Pencipta. Manusia sebagai umat yang diciptakan, tinggal menjalani saja. Kapan dilahirkan dan kapan pula dimatikan, manusia tak bisa pesan tempat.

Semalam (19/09) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi pemakaman korban Covid-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Beliaunya  berdialog dengan para penggali makam, sementara di latar belakang tampak makam-makam baru. Ada yang masih berupa lobang menganga, lainnya dalah ratusan makam baru, sebagai tempat peristirahatan terakhir para korban Corona.

Kepada Gubernur para petugas bercerita, seharian kemarin telah memakamkan 45 jenazah. Hari-hari sebelumnya rata-rata sekitar 30 jenazah. Malam itu mereka sempat bertemu Gubernur, karena sengaja belum pulang, khawatir jika tiba-tiba ada perintah menggali lobang baru, karena banyaknya korban Covid-19 yang gagal disembuhkan.

Hingga hari ini, korban tewas akibat Corona di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.527 orang. Korbannya bukan saja rakyat biasa, tapi sejumlah pejabat DKI itu sendiri juga bertumbangan. Setidaknya ada 3 orang, yakni Sekda Saefullah, Lurah Meruya Selatan Ubay Hasan, dan Camat Kelapa Gading Hermawan. Delapan pejabat lainnya menjalani isolasi mandiri karena juga positif terpapar Covid-19.

Sesuai dengan prosedur pemakaman korban Covid-19, dari Rumah Sakit langsung ke TPU. Tidak boleh disemayamkan di rumah, keluarga dekat pun dibatasi dua orang. Maksudnya adalah, untuk mencegah terjadinya kluster-kluster baru. Sebab dengan kondisi sekarang saja tim medis dan aparat sudah kecapekan.

Maka ketika Gubernur Anies menggelar upacara pelepasan jenazah Sekda Saefullah dari Balaikota ke TPU Cilincing, banyak menuai kecaman. Bagaimana mungkin, aturan dibuat oleh Gubernur, tapi kemudian dilanggar sendiri olehnya. Bagaimana rakyat bisa berdisiplin, jika pihak Pemprov DKI sengaja melanggar aturan bikinannya?