Pro-Kontra UU Cipta Kerja

54 views
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober menolak UU Cipta Karya yang dinilai merugikan para pekerja. Sejumlah unjuk rasa sedang berlangsung di Bekasi, Bandung dan sejumlah kota. hari ini (6/10).

DI TENGAH pandemi Covid-19 dan penolakan terutama oleh serikat pekerja, pemerintah dan DPR bergeming, “ngebut” membahas RUU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law, lalu segera mengesahkannya.

UU Cipta Karya yang dibahas selama enam bulan disahkan dalam Sidang Parpurna DPR-RI di Jakarta, Senin (5/10) disetujui oleh tujuh  dari seluruhnya sembilan fraksi di DPR kecuali F-PKS dan F-Partai Demokrat yang juga sempat “walk-out”.

Omnibus Law adalah konsep penyusunan regulasi atau RUU melalui penggabungan sejumlah UU menjadi satu yang bar dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.

Selain RUU Cipta Kerja, pemerintah juga mengusulkan pembahasan RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Baru dan RUU Kefarmasian dengan metode yang sama.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di berbagai kesempatan menyebutkan, UU Cipta Kerja diperlukan guna mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 termasuk mendorong investasi.

Kehadiran UU Cipta Kerja, menurut dia, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat investasi yang diperlukan bagi   pembukaan lapangan kerja.

Sebaliknya, sejumlah kalangan serta pengamat ekonomi seperti Direktur Eksekutif  Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal dan Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati (Kompas, 5/10).

Keduanya berpendapat, sepanjang pandemi Covid-19 belum berhasildijinakkan,  calon investor tetap ragu menanamkan modalnya meski “karpet merah” berupa regulasi baru digelar untuk menyambut mereka.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah, kata Enny, menjadi modal sosial bagi investor, apalagi hal itu sudah tergerus akibat sejumlah kebijakan yang mengabaikan masukan publik seperti revisi UU No. 19/2020 tentang KPK dan revisi UU No. 4/2009 tentang Minerba.

Minim Partisipasi Publik

Anggota Baleg dari F-PKS Ledia Hanifa Amaliah menyebutkan, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 membatasi akses dan partisipasi publik bagi masukan, koreksi dan penyempurnaan.