MU PBB Sorot Ulah China pada Muslim Uighur

106 views
Kaum minoritas muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang memerlukan bantuan dan dukungan terutama dari negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim.

WAKIL Tetap Jerman untuk PBB Christop Heusgen memimpin 39 negara untuk menandatangani deklarasi memuat desakan agar China menghormati HAM bagi kelompok minoritas termasuk kaum muslim di wilayah otonomi Xinjiang.

Deklarasi yang disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB (6/10) didukung a.l. oleh AS, sejumlah negara anggota Uni Eropa, Inggeris, Selandia Baru dan Jepang. Menurut catatan, pernyataan yang sama pada 2019 hanya didukung 23 negara.

Disebutkan dalam deklarasi tersebut keprihatinan para penandatangan atas perkembangan situasi terkini di Xinjiang dan Hong Kong sehingga mereka mendesak China untuk memberikan akses langsung dan tanpa batas ke wilayah tersebut bagi pengamat independen termasuk Komisi HAM PBB.

Namun sebaliknya, wakil Pakistan yang mendapat giliran berbicara pada sidang MU PBB menyampaikan deklarasi tandingan didukung 54 negara yang menentang campur tangan terhadap urusan dalam negeri China termasuk mengenai isu Hong Kong.

Mereka menilai Hong Kong sebagai wilayah China dengan  memberlakukan UU Keamanan Nasional guna memastikan berjalannya prinsip “Satu Negara Dua Sistem”.

Sementara wakil Kuba bersama 44 negara lainnya menngeluarkan deklarasi yang mendukung China melawan terorisme dan melakukan deradikalisasi di Xinjiang yang mengganggu keamanan negerinya.

Sementara Wakil Tetap China di PBB Zhang Jun menuding AS, Jerman dan Inggeris menyalahgunaan forum PBB, memolitisi isu HAM dan memprovokasi konfrontasi, menyebarkan informasi palsu dan virus politik.

China Menampik

Di tempat terpisah, Jubir Kemlu China Hua Chunying menyatakan, China menentang segala bentuk campur tangan urusan dalam negerinya dan siapa pun yang menciptakan destabilisasi, pemisahan wilayah dan manipulasi politik terkait Hong Kong dan Xinijiang.

Sebaliknya, adanya pembangunan 400 kamp interniran di Xinjiang untuk kaum muslim Uighur yang disebut China utuk “program pendidikan ulang” diungkapkan oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI).