Buruh Merasa “Dikerjain”

Massa demo tolak UU Cipta kerja hendak menuju Istana Negara. Awalnya sih tertib, ke sononya......?

DI negeri ini persoalan buruh sangat sensitip. Mana kala pemerintah, baik Pusat maupun Daerah hendak mengeluarkan aturan untuk mereka, emosinya mudah tersulut. Merasa punya power, yakni massa buruh dan sering dibantu mahasiswa, mereka menekan pemerintah lewat demo. Sebagai negara demokrasi kegiatan demo tidak dilarang, asalkan tertib. Tapi ini hanya teori. Meski dulu pernah ada demokrasi terpimpin, mana bisa ada demontrasi terpimpin? Dan ketika kaum buruh merasa dikerjain oleh omnibus law UU Cipta Kerja, ngamuklah mereka. Ditambah masuknya kaum penyusup, berantakanlah fasilitas umum di Jakarta kemarin, termasuk di berbagai kota.

Istilah omnibus law sebetulnya masih asing bagi kebanyakan orang, termasuk para buruh itu sendiri. Naik busway sering, naik bis kota acap kali, apa lagi tempe gembus, bagi buruh yang asal Yogya-Solo pasti pernah memakannya. Tapi omnibus law, makanan apa lagi ini? Ini bukan makanan, tapi dampak dari omnibus law rejeki kaum buruh bisa termakan karenanya.

Omnibus law adalah aturan hukum untuk meringkas berbagai UU menjadi lebih sederhana dan singkat tapi isinya lebih bermanfaat. Dan seperti omnibus law UU Cipta Kerja ini, sebenarnya meringkas 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal,  menjadi hanya 185 pasal yang dibagi dalam 15 bab tapi ketebalannya mencapai  905 halaman. Jadi semacam doa sapujagadlah, meringkas berbagai macam doa menjadi satu doa yang singkat, tapi sudah mewakili segala permohonan kepada Allah Swt.

UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 juga termasuk yang teromnibus! Dan isi pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja ini ternyata malah banyak yang ngerjain kaum buruh itu sendiri. Maksudnya aturan itu justru banyak merugikan kesejahteraan kaum buruh. Bayangkan, bila terjadi PHK misalnya, pesangonnya bukan lagi 32 kali upah seperti yang termaktub dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, melainkan tinggal 25 kali upah. Jika upahnya seperti gaji komisaris BUMN nggak masalah, tapi rata-rata kaum buruh kan bergaji kecil.

Tenaga outsorcing yang sebetulnya untuk pekerjaan tertentu, lewat UU Cipta Kerja ini ini nantinya semua bidang pekerjaan bisa dioutsorcing. Begitu juga karyawan kontrak akan menjadi sepanjang masa tanpa batas waktu. Hak cuti juga dihilangkan, sementara jam lembur diperpanjang dari 3 jam menjadi 4 jam. Jelas UU ini menjadi tangisan kaum buruh tapi senyuman kalangan pengusaha.

Mengutak-atik UU untuk kalangan buruh sebetulnya sangat sensitip. Jangankan begitu banyak jaminan kesejahteraan dihilangkan, sedangkan soal UMP saja selalu menjadi “mainan” mereka setiap tanggal 1 Mei. Dengan alasan Mei Day, mereka demo minta kenaikan upah. Pemerintah telah mencoba mengatur dengan kenaikan UMP otomatis, tapi mereka tak puas. Untuk mendapat perhatian pemerintah ya demolah tak peduli merugikan masyarakat umum.

Sebetulnya tujuan UU Cipta Kerja itu baik. Dengan aturan sapu jagad itu investor menjadi lebih mudah masuk, dan pertumbuhan ekonomi meningkat karena banyaknya lahan kerja yang baru. Tapi ketika isinya justru merugikan kalangan buruh, ini kan jadi seperti orang membelah bambu. Yang di bawah diinjak, yang di atas diangkat. Maka di mata kaum buruh, UU Cipta Kerja jutru mengerjain kesejahteraan mereka.

Tapi apa mau dikata, tanggal 5 Oktober lalu UU tersebut sudah disahkan DPR, mendahului rencana sebelumnya. Buruh yang berniat demo sebelum UU disahkan, jadi batal. Dan ketika buruh hendak minta pertanggungjawaban DPR tak mungkin lagi, karena habis pengesahan UU Cipta Kerja para wakil rakyat itu reses sebulan.

Sebetulnya, misalkan Presiden tak mau membatalkan UU Cipta Kerja lewat Perppu, masih ada jalan lain melaui gugatan ke MK. Tapi mereka tak sabar lagi. Merasa punya massa dan sering dibantu mahasiswa, berdemolah mereka sejak 6-hingga 8 Oktober. Hasilnya, sejumlah fasilitas umum kota berantakan dirusak dan dibakar. Ini terjadi bukan hanya di Jakarta, di antaranya Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Lampung.

Sebetulnya demo juga tak dilarang undang-undang, tapi harus tertib. Tapi di puncak demo Kamis kemarin, ketika kaum penyusup termasuk kelompok Anarko ikut nimbrung, ya kacolah. Mereka ngamuk tak peduli ketika perusakan fasum itu juga merugikan rakyat. Di Jakarta saja, polisi sudah menangkap 1.000 lebih pendemo yang diduga penyusup karena sekedar pesanan. (Cantrik Metaram)