Pemprov DKI Kurangi Kebijakan Rem Darurat dan Kembali Berlakukan PSBB Transisi

8 views
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/ RRI

JAKARTA – Kasus positif dan aktif COVID-19 di DKI Jakarta berhasil melambat dan Pemerintah Provinsi DKI kii memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, kasus positif dan kasus aktif mengalami pelambatan kenaikan meski masih terjadi peningkatan penularan.

Karenanya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan atau berlaku mulai 12 – 25 Oktober 2020.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan COVID-19.

“Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan,” katanya.

“Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” kata Gubernur Anies, dilansir ppid.jakarta.go.id, Minggu.