Obral Diskon Hukuman bagi Koruptor

25 views
Upaya pemberantasan korupsi mencapai titik nadir pasca disahkannya revisi UU KPK. Pengadilan Negeri dan MA pun obral diskon hukuman. Quo Vadis pemberantasan korupsi di negeri ini. (ilustrasi: Tempo)

JULUKAN terhadap Indonesia sebagai “surga” bagi  para koruptor – pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime)  – agaknya memang pantas disandang – karena sanksi hukum yang dikenakan pun mudah dikorting.

Menurut catatan ICW, pada semester I 2019 saja tercatat 17 terdakwa  tindak pidana korupsi yang divonis bebas, dan jumlah itu meningkat lagi pada semester I 2020 sebanyak 55 orang.

Rata-rata vonis yang djatuhkan pada semester I 2020 pun ringan, cuma tiga tahun kurungan, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan Medan yang terbanyak memberikan vonis bebas (enam terdakwa), disusul Makasar (lima).

ICW juga melaporkan terdapat 766 terdakwa yang divonis ringan ( kurang dari empat tahun penjara) pada semester I 2020, sementara pada periode yang sama pada 2019 ada 436 terdakwa.

Dibandingkan semester I 2020 tercatat 206 terdakwa dijatuhi vonis sedang (hukuman empat hingga enam tahun penjara), sementara pada periode sama 2019 ada 71 terdakwa. Sepuluh terdakwa divonis berat (lebih 10 tahun) pada Semester I 2020 dan dua pada periode sama 2019.

Penyunatan hukuman terpidana korupsi juga marak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) sehingga ikut meruntuhkan kepercayaan publik terhadap MA pada upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Untuk itu ICW ke depannya berupaya mendorong agar Komisi Yudisial turut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi pada saat berlangsungnya sidang  tingkat PK di MA.

ICW juga mencatat, selama Januari-Juni 2020, jumlah uang pengganti sebagai pidana tambahan bagi koruptor belum sebanding dengan total kerugian negara, karena walau tampak sangat besar, tapi dibandingkan kerugian negara, jumlahnya amat kecil.

MA Juga Beri Diskon