Masih Hadapi Tuduhan Kemanusiaan, China dan Rusia Dianggap Tak Layak Dapatkan Kursi di Dewan HAM PBB

Ilustrasi Seorang demonstran yang mengenakan topeng yang dicat dengan warna-warna bendera Turkistan Timur menghadiri protes para pendukung minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim dan nasionalis Turki untuk mengecam perlakuan China terhadap etnis Muslim Uighur selama kematian yang mematikan/ AFP

NEW YORK – Sejumlah pihak memprotes masuknya China dan Rusia yang terpilih untuk duduk di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedua negara tersebut dianggap masih menghadapi tuduhan sebagai negara dengan catatan pelaksanaan HAM yang paling buruk di dunia.

Sejumlah pihak memprotes masuknya China atas perlakuan terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Sementara, Rusia menghadapi tuduhan telah meracuni orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.

Sebelumnya, Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa (13/10) diagendakan memilih 15 dari 47 kursi anggota yang ada.

Negara anggota baru akan menduduki kursi di Dewan HAM selama masa bakti tiga tahun terhitung mulai Januari 2021.

Pemilihan ini melibatkan kesepakatan-kesepakatan di belakang layar. Negara calon anggota dinyatakan kalah jika mengantongi kurang dari 97 suara dalam pemilihan rahasia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyerukan kepada anggota PBB untuk mempertimbangkan ulang posisi kedua negara itu ketika pemungutan suara digelar.

Mereka kembali mengangkat perlakuan Beijing terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk Muslim Uighur di Xinjiang, dan pemberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong.

Dalam hal Rusia, mereka menggarisbawahi bahwa Moskow kerap dicurigai meracuni para pengkritiknya.

UN Watch, salah satu kelompok yang menentang  negara itu menduduki Dewan HAM PBB, mengatakan pemilihan mereka bertentangan dengan apa yang mereka praktikkan.

“Memilih kediktatoran sebagai hakim-hakim PBB untuk masalah hak asasi manusia bagaikan menempatkan sekelompok penyulut api sebagai penanggung jawab di bagian pemadam kebakaran,” kata direktur eksekutif UN Watch, Hillel Neuer, dilansir BBC.