UU Cipta Gaduh dan Rusuh

47 views
UU Cipta Kerja memicu kegaduhan dan kerusuhan karena banyaknya kepentingan, buruknya komunikasi pemerintah dan DPR, juga bergabungnya para penunggang liar dan penumpang gelap yang memanfaatkan demo-demo buruh dan mahasiwa.

PROSES pembahasan RUU sampai disahkan menjadi UU Cipta Kerja  pada 5 Oktober lalu menuai pro-kontra dan aksi-aksi unjukrasa pekerja dan mahasiswa serta berbagai kepentingan.

Sebagian yang pro atau kontra, bagai si buta yang mendefinisikan postur gajah. Yang meraba belalainya, meyakini seperti itu lah sosok gajah, sebaliknya yang kebagian mengelus buntut, persepsinya beda lagi.

Beda pendapat di negara demokrasi wajar-wajar saja, apalagi jika yang diyakini mengacu pada fakta yang didapat dari hasil telaahan dan pencerahan obyektif, input atau proses dialektika dari kanan-kiri, pihak yang berkompeten, informasi terpercaya atau data  yang akurat.

Celakanya, jika dari awal niatnya memang untuk memihak atau tidak memihak pada suatu gagasan, orang atau kelompok tertentu, sehingga nalar atau akal sehat bisa diabaikan.

Lebih parah lagi, jika ada politisi, barisan sakit hati atau mereka yang berambisi, melihat keterbelahan publik sebagai peluang emas untuk memperkeruh suasana, menciptakan huru-hara dan aksi-aksi anarki. Jika begini, yang penting bagi mereka, bisa memanfaatkan polemik yang terjadi untuk menghasut kanan-kiri.

Sangat disayangkan, siswa-siswa pelajar yang masih di bawah umur, yang mungkin jenuh mengikuti pelajaran daring di tengah pandemi, yang biasa tawuran, atau remaja dari berbagai daerah karena diiming-imingi uang atau sekedar nasi bungkus atau disediakan angkutan, ikut meramaikan demo tanpa paham tujuannya.

Hiruk-pikuk UU CK, selain berpotensi menciptakan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 akibat pengabaian protokol kesehatan saat berunjuk rasa, dan lebih jauh lagi, membawa bangsa ini menuju tubir jurang diisntegrasi.

Rasanya tak ada yang salah, Presiden Joko Widodo saat pelantikan  masa kedua jabatannya (20 Okt.2019) mengajak DPR menerbitkan UU bagi penciptaan lapangan kerja dan Pemberdayaan UMKM melalui penyederhanaan peraturan melalui mekanisme omnibus law.