UU Cipta Gaduh dan Rusuh

UU Cipta Kerja memicu kegaduhan dan kerusuhan karena banyaknya kepentingan, buruknya komunikasi pemerintah dan DPR, juga bergabungnya para penunggang liar dan penumpang gelap yang memanfaatkan demo-demo buruh dan mahasiwa.

PROSES pembahasan RUU sampai disahkan menjadi UU Cipta Kerja  pada 5 Oktober lalu menuai pro-kontra dan aksi-aksi unjukrasa pekerja dan mahasiswa serta berbagai kepentingan.

Sebagian yang pro atau kontra, bagai si buta yang mendefinisikan postur gajah. Yang meraba belalainya, meyakini seperti itu lah sosok gajah, sebaliknya yang kebagian mengelus buntut, persepsinya beda lagi.

Beda pendapat di negara demokrasi wajar-wajar saja, apalagi jika yang diyakini mengacu pada fakta yang didapat dari hasil telaahan dan pencerahan obyektif, input atau proses dialektika dari kanan-kiri, pihak yang berkompeten, informasi terpercaya atau data  yang akurat.

Celakanya, jika dari awal niatnya memang untuk memihak atau tidak memihak pada suatu gagasan, orang atau kelompok tertentu, sehingga nalar atau akal sehat bisa diabaikan.

Lebih parah lagi, jika ada politisi, barisan sakit hati atau mereka yang berambisi, melihat keterbelahan publik sebagai peluang emas untuk memperkeruh suasana, menciptakan huru-hara dan aksi-aksi anarki. Jika begini, yang penting bagi mereka, bisa memanfaatkan polemik yang terjadi untuk menghasut kanan-kiri.

Sangat disayangkan, siswa-siswa pelajar yang masih di bawah umur, yang mungkin jenuh mengikuti pelajaran daring di tengah pandemi, yang biasa tawuran, atau remaja dari berbagai daerah karena diiming-imingi uang atau sekedar nasi bungkus atau disediakan angkutan, ikut meramaikan demo tanpa paham tujuannya.

Hiruk-pikuk UU CK, selain berpotensi menciptakan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 akibat pengabaian protokol kesehatan saat berunjuk rasa, dan lebih jauh lagi, membawa bangsa ini menuju tubir jurang diisntegrasi.

Rasanya tak ada yang salah, Presiden Joko Widodo saat pelantikan  masa kedua jabatannya (20 Okt.2019) mengajak DPR menerbitkan UU bagi penciptaan lapangan kerja dan Pemberdayaan UMKM melalui penyederhanaan peraturan melalui mekanisme omnibus law.

Prioritasnya, pengembangan SDM yang handal dan dinamis, percepatan pembangunan demi keterhubungan kawasan  produksi dan distribusi, pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi guna melepaskan ketergantungan pada SDA.

Walau dibantah oleh pemerintah dan DPR, yang disorot tajam oleh sejumlah pengamat, ormas agama dan akademisi yakni minimnya partisipasi publik dan transparansi sejak draft RUU Cipta Kerja diserahkan oleh pemerintah untuk dibahas DPR pada 12 Feb. lalu. Jangankan kelompok masyarakat, sejumlah anggota Baleg DPR terutama dari F-Demokrat dan F-PKS yang menolaknya pun mengakui sampai hari ini belum menerima naskah RUU tersebut.

Terkesan Dikebut

Di tengah protes berbagai kalangan termasuk para serikat pekerja, hanya dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, UU Cipta Karya disahkan oleh DPR pada 5 Oktober.

Bagi pihak yang menolaknya, selain serba tertutup, pengesahan UU Cipta Kerja dianggap dipaksakan, tergesa-gesa dan sengaja menutup ruang dialektika, disahkan hanya sehari sebelum masa reses DPR, mulai 6 Okt.

Pemerintah dan DPR juga meminta, agar mereka yang menolak UU CK, dapat mengajukan keberatan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu berunjuk rasa.

Masalahnya tidak sesederhana itu, karena masih segar dalam ingatan publik, DPR baru saja mengesahkan UU MK mengenai perpanjangan masa kerja hakim MK sampai usia 70 tahun yang dianggap sebagai “bargaining politic” antara DPR dan pimpinan MK.

Selain itu, masih banyak “debatable” terkait substansi, misalnyatentang pengurangan jumlah uang pesangon dari 32 kali gaji menjadi 25 kali  (16 kali gaji dibayar perusahaan, sisanya sembilan kali gaji dibayar oleh pemerintah).

Selain jumlah pesangon yang makin kecil, pekerja mencemaskan, pasal terkait peraturan itu bakal mendorong perusahaan melakukan PHK.

Sebaliknya pemerintah dan DPR meyakini, hal itu akan  memberikan kepastian bagi pekerja karena adanya porsi yang ditanggung pemerintah, apalagi, tidak banyak perusahaan yang mematuhi peraturan sebelumnya (memberi pesangon 32 kali gaji).

Celah bagi Pengusaha Hitam

Juga terkait substansi, Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati misalnya, mengakui, pasal-pasal UU CK memberi banyak manfaat dan kemudahan bagi investtor. Namun ia mengingatkan, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh “pengusaha hitam” untuk menguras SDA Indonesia.

Peringatan Enny perlu dicamkan, mengingat sesuai catatan BKPM, Rp1 triliun investasi pada 2010 bisa menciptakan 5.000 lebih lapangan  kerja, sementara nilai investasi sama pada 2019 hanya menyerap 1.600 orang. Artinya, investasi naik, tetapi penyerapan tenaga kerja anjlok.

Kesan terburu-buru dan dipaksakan sehingga mengorbankan kecermatan, tercermin dari beberapa versi jumlah halaman UU yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal itu.  Ada yang menyebutkan 812,  905, 1.035 dan 1.052 halaman.

Pemerintah dan DPR berkilah, beda jumlah halaman disebabkan oleh perbedaan ukuran kertas yang digunakan, sedangkan yang masih dikoreksi hanya berupa kesalahan tanda baca dan perbaikan redaksional, tidak mengubah substansi.

Publik sendiri masih meragukannya, dan menduga ada substansi yang diubah diam-diam, mungkin karena tekanan massa. Mari kita lihat draft finalnya nanti!

Pilihan yang sulit antara menolak atau menyetujui UU CK, karena proses pembahasannya terkesan tertutup, tergesa-gesa dan dipaksakan, pasal-pasalnya pun bisa diperdebatkan, semua baik, semua buruk atau ada yang baik dan ada yang buruk.

“Baik untuk siapa? Pengusaha atau pekerja? Narasinya baik, tapi apa bisa diimplementasikan?, jangan-jangan malah menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh “pengusaha hitam”. Lagipula, UU CK ini perlu pembuktian alebih lanjut, bagaimana isi Keppres atau Perpres dan Peraturan Pemerintah nanti yang menjadi turunannya.

Lebih celaka lagi, “penunggang gelap” lainnya melihat UU CK sebagai peluang emas untuk membuat gaduh dan rusuh, substansinya tidak lah penting.

“Pandai-pandai meniti buih,” kata orang bijak. Pelajari sebelum memihak atau menolak, apalagi di tengah sliweran hoaks dan ajakan provokasi  yang menyesatkan.