UU Cipta Gaduh dan Rusuh

53 views

Prioritasnya, pengembangan SDM yang handal dan dinamis, percepatan pembangunan demi keterhubungan kawasan  produksi dan distribusi, pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi guna melepaskan ketergantungan pada SDA.

Walau dibantah oleh pemerintah dan DPR, yang disorot tajam oleh sejumlah pengamat, ormas agama dan akademisi yakni minimnya partisipasi publik dan transparansi sejak draft RUU Cipta Kerja diserahkan oleh pemerintah untuk dibahas DPR pada 12 Feb. lalu. Jangankan kelompok masyarakat, sejumlah anggota Baleg DPR terutama dari F-Demokrat dan F-PKS yang menolaknya pun mengakui sampai hari ini belum menerima naskah RUU tersebut.

Terkesan Dikebut

Di tengah protes berbagai kalangan termasuk para serikat pekerja, hanya dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, UU Cipta Karya disahkan oleh DPR pada 5 Oktober.

Bagi pihak yang menolaknya, selain serba tertutup, pengesahan UU Cipta Kerja dianggap dipaksakan, tergesa-gesa dan sengaja menutup ruang dialektika, disahkan hanya sehari sebelum masa reses DPR, mulai 6 Okt.

Pemerintah dan DPR juga meminta, agar mereka yang menolak UU CK, dapat mengajukan keberatan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu berunjuk rasa.

Masalahnya tidak sesederhana itu, karena masih segar dalam ingatan publik, DPR baru saja mengesahkan UU MK mengenai perpanjangan masa kerja hakim MK sampai usia 70 tahun yang dianggap sebagai “bargaining politic” antara DPR dan pimpinan MK.

Selain itu, masih banyak “debatable” terkait substansi, misalnyatentang pengurangan jumlah uang pesangon dari 32 kali gaji menjadi 25 kali  (16 kali gaji dibayar perusahaan, sisanya sembilan kali gaji dibayar oleh pemerintah).

Selain jumlah pesangon yang makin kecil, pekerja mencemaskan, pasal terkait peraturan itu bakal mendorong perusahaan melakukan PHK.