UU Cipta Gaduh dan Rusuh

53 views

Sebaliknya pemerintah dan DPR meyakini, hal itu akan  memberikan kepastian bagi pekerja karena adanya porsi yang ditanggung pemerintah, apalagi, tidak banyak perusahaan yang mematuhi peraturan sebelumnya (memberi pesangon 32 kali gaji).

Celah bagi Pengusaha Hitam

Juga terkait substansi, Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati misalnya, mengakui, pasal-pasal UU CK memberi banyak manfaat dan kemudahan bagi investtor. Namun ia mengingatkan, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh “pengusaha hitam” untuk menguras SDA Indonesia.

Peringatan Enny perlu dicamkan, mengingat sesuai catatan BKPM, Rp1 triliun investasi pada 2010 bisa menciptakan 5.000 lebih lapangan  kerja, sementara nilai investasi sama pada 2019 hanya menyerap 1.600 orang. Artinya, investasi naik, tetapi penyerapan tenaga kerja anjlok.

Kesan terburu-buru dan dipaksakan sehingga mengorbankan kecermatan, tercermin dari beberapa versi jumlah halaman UU yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal itu.  Ada yang menyebutkan 812,  905, 1.035 dan 1.052 halaman.

Pemerintah dan DPR berkilah, beda jumlah halaman disebabkan oleh perbedaan ukuran kertas yang digunakan, sedangkan yang masih dikoreksi hanya berupa kesalahan tanda baca dan perbaikan redaksional, tidak mengubah substansi.

Publik sendiri masih meragukannya, dan menduga ada substansi yang diubah diam-diam, mungkin karena tekanan massa. Mari kita lihat draft finalnya nanti!

Pilihan yang sulit antara menolak atau menyetujui UU CK, karena proses pembahasannya terkesan tertutup, tergesa-gesa dan dipaksakan, pasal-pasalnya pun bisa diperdebatkan, semua baik, semua buruk atau ada yang baik dan ada yang buruk.

“Baik untuk siapa? Pengusaha atau pekerja? Narasinya baik, tapi apa bisa diimplementasikan?, jangan-jangan malah menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh “pengusaha hitam”. Lagipula, UU CK ini perlu pembuktian alebih lanjut, bagaimana isi Keppres atau Perpres dan Peraturan Pemerintah nanti yang menjadi turunannya.