Jalan Terjal Pemerintahan Jokowi

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin terutama terkait penegakan hukum harus dipacu lagi dalam waktu tersisa empat tahun lagi.

TAHUN pertama jilid II kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tengah  “era abnormal” perang melawan pandemi Covid-19 ditandai hiruk pikuk pentas politik dan rendahnya tingkat kepuasan publik.

Hal itu tercermin dari hasil jajak pendapat yang digelar harian Kompas (Kompas, 20/10) diikuti 529 responden dari 80 kota di 34 provinsi pada 14 sampai 16 Oktober lalu.

Secara umum,  46,3 persen responden merasa tidak puas dan 6,2 persen lagi sangat tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin satu tahun terakhir ini, sebaliknya hanya 44,2 persen yang puas ditambah 5,5 persen sangat puas dan 2,3 persen menjawab tidak tahu,

Di sektor perekonomian, sama saja. Sebanyak 49,7 responden merasa tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas, sebaliknya hanya 40,3 persen yang puas dan 2,3 persen sangat puas atas kinerja mereka, 1,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Tentu saja capaian kinerja di sektor perekonomian tidak bisa dilihat dari kaca mata normal karena berlangsung di tengah pandemi global Covid-19 yang bahkan berdampak lebih parah di negara-negara lainnya.

Pertumbuhan ekonomi RI yang terkontraksi minus 5,32 persen pada   Q- II 2020 dan minus 2,9 persen sampai plus satu persen pada Q-III,  jauh lebih baik dari AS, negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Thailand yang minus belasan persen, bahkan Singapura sampai minus 41 persen.

Sebaliknya, kinerja Jokowi-Ma’ruf di ranah penegakan hukum cukup memprihatinkan, tercermin dari 54,4 persen responden yang tidak puas, bahkan 10,2 persen lagi sangat tidak puas dan hanya 30,2 persen yang puas, 2,1 persen sangat puas dan  3,1 persen tidak menjawab.

Disahkannya Revisi RUU KPK sebulan sebelum pelantikan periode ke-2 Presiden Jokowi (20 Okt. ’19) dinilai publik telah meruntuhkan independensi dan titik balik kiprah lembaga anti rasuah tersebut  dalam memerangi kejahatan luar biasa yang menggerogoti kekayaan negara dan rakyat selama puluhan tahun.