Mengatasi Banjir Jakarta

Setiap banjir Ibukota., Gubernur Anies Baswedantak pernah capek terjun ke air mengunjungi tempat pengungsian.

LAIN koki lain masakan, lain gubernur lain pula cara mengatasi banjir. Di DKI Jakarta ini misalnya, saat Gubernur Ahok BTP resepnya: normalisasi 13 kali. Ganti Gubernur Anies Baswedan, cukup dengan naturalisasi. Celakanya, konsep Ahok itu baru setengah jalan, sedangkan konsep Anies tidak jalan-jalan. Padahal Jakarta setiap Oktober hingga Februari selalu dihantui bencana banjir.

Bulan Oktober 2020 sudah hampir selesai, hujan di Ibukota juga sudah mulai turun di berbagai wilayah Ibukota. Ada daerah yang aman dari genangan, banyak pula wilayah yang mulai kebanjiran, tinggal Gubernurnya yang menjadi korban nyinyiran. Jika banjir melanda Jakarta, semua kesalahan ditimpakan kepada Gubernurnya yang dianggapnya NATO (no action talk only) alias hanya ngomong doang. Dan sampai Oktober 2022 nanti, menjadi jatah Anies Baswedan untuk terus dinyinyiri rakyat.

Sebetulnya mengatasi banjir di Jakarta tak melulu menjadi beban Gubernur. Rakyat juga harus ikut bertanggung jawab. Jika Pemda melalui kebijakan, rakyat melali kepedulian dan kedisiplinan. Artinya, peduli terhadap lingkungan masing-masing dan disiplin atau patuh pada aturan yang dibuat oleh Pemda.

Terus terang, sejak PPSU atau Pasukan Kuning tiap pagi dan siang hari bersih-bersih di seputar lingkungan penduduk, warga kota jadi manja dan malas pada lingkungan sendiri. Biar got depan rumah kotor oleh “hutan” rimput dan gulma tenang-tenang saja, tak mau membersihkannya. Padahal banjir di Jakarta tak selalu akibat curah hujan yang tinggi, tapi juga karena saluran-saluran yang tersumbat sampah dan lumpur.

Dan banjir di Jakarta yang selalu terjadi sejak jaman Belanda, takkan pernah selesai jika tak diselesaikan sumber masalahnya. Pada pola lama, setiap banjir datang warga kota ngungsi, Pemrov DKI sediakan tempat penampungan dan berikan santunan. Ibaratnya jalanan licin, bukan dicegah bagaimana jalan itu tidak licin, tapi cukup setiap orang yang jatuh dikasih obat merah dan perban.

Di masa Gubernur Ahok, kali Ciliwung sebagai penyebab utama banjir Jakarta, segera dilebarkan dan dikeruk. Penduduk korban gusuran dipindahkan ke Rusun, dan normalisasi kali dengan sistem tanggul beton dibangun. Dari 33 Km pembangunan turap yang harus diselesaikan, Ahok baru menyelesaikan 16 Km, karena kemudian kalah dalam Pilgub DKI 2017.

Mestinya 17 Km sisanya menjadi tanggungjawab Gubernur penerusnya, dan itu Anies Baswedan. Tapi beliaunya pantang meneruskan, karena punya keyakinan bahwa sistem naturalisasi lebih membumi. Di samping tak perlu menggusur rumah rakyat, wajah Jakarta juga menjadi lebih alami, bukan deretan turap beton yang berbanjar-banjar sepanjang DAS Ciliwung.

Apa sih naturalisasi kali itu? Naturalisasi kali menurut  mantan Mendikbud itu adalah, tanggul kali yang dibuat dari bronjong bebatuan, lalu ditanami pohon pelindung.  Karenanya, katika banjir datang air akan terserap ke beronjong-beronjong itu, bukan dibuang ke laut. “Itu melanggar sunatulah, dan Jakarta telah salah bikin konsep yang fatal,” kata Anies di masa kampanye dulu.

Tapi ternyata sistem naturalisasi membutuhkan bronjong-bronjong yang landai, dan itu artinya membutuhkan medan kali yang lebar. Dan itu pula, artinya harus ada penggusuran. Padahal bagi Gubenur Anies Baswedan, menggusur rumah rakyat adalah pamali karena melangggar janji kampanye dulu.

Maka yang terjadi sekarang, program normalisasi Ahok setengah jalan karena Anies tak mau melanjutkan, tapi program naturalisasi juga tak jalan karena tak mau ada penggusuran. Maka untuk menghadapi banjir yang selalu datang tiap tahun, Gubernur selalu sibuk menyiapkan tempat pengungsian, menyediakan santunan dan siap berbasah-basah ketika ngrubyuk (terjun ke air) ketika mengadakan peninjuan.

Sebagai Gubernur yang pernah jadi dosen, rektor dan menteri, Anies Baswedan memang mahir dalam teori. Dan itu selalu dilakukan olehnya. Pemprov DKI akan memasukkan mapel banjir di kurukulum pendidikan dari SD sampai SMA, pernah luncurkan program Toanisasi yang berbiaya Rp 4 miliar tapi batal, membangun drainase vertikal 7 tempat setiap RT. Dan terakhir, setiap RW yang rawan banjir akan diberi fasilitas berupa perahu almunium. Semoga yang terakhir ini terwujud, bukan sekedar teori melulu. (Cantrik Metaram)