Masyarakat Ragukan Vaksin Covid-19

48 views
Keyakinan dan penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19 masih rendah, sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi lebih intents dari pemerintah, para pemuka agama dan tokoh masyarakat.

KALANGAN pemerintah dan akademisi menggebu-gebu bahkan sebagian terkesan berlebihan menganggap vaksin sebagai senjata pamungkas melawan  Covid-19,  sebaliknya kepercayaan publik rendah.

Survei Laporcovid19 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang diikuti 2.109 responden di seluruh provinsi baru-baru ini mencatat, lebih sedikit jumlah masyarakat yang yakin dan menerima vaksin.

Hanya 31 persen responden yang mau menerima vaksin Covid-19 buatan PT Biofarma dan Sinovac, China yang sedang diuji klinis tahap-3 dan diharapkan sudah bisa diproduksi akhir 2020, sebaliknya 69 persen ragu-ragu, bahkan menolaknya.

Penerimaan terhadap vaksin “Merah-Putih” buatan Lembaga Biomolekuler Eijkman (dalam negeri) masih lebih baik, 44 persen responden bisa menerimanya, sebaliknya 56 persen ragu atau menolak.

Alasan penolakan, antara lain mulai dari meragukan kehalalannya, kemananan (bagi kesehatan), efikasi (khasiatnya), juga efek samping serta risiko lainnya.

Menurut catatan, RI sudah mendapat jaminan dari produsen  vaksin China (Cinovac Biotek, Sinopharm dan CanSino Biologics) untuk mendapatkan 9,1 juta dosis vaksin November atau Desember nanti.

Untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan massal, dua pertiga penduduk Indonesia (sekitar 180 juta jiwa) harus divaksinasi, masing-masing dua kali suntikan berjarak 14 hari. Jadi diperlukan sekitar 360 juta dosis vaksin.

Sejak era Hindia Belanda Menolak

Berdasar catatan sejarah, (dari buku Medical Journal of the Dutch Indies dan Jurnal Humaniora), penolakan masyarakat terhadap vaksin terjadi dengan berbagai alasan sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Misalnya vaksin cacar (1804) dan kolera (1910) ditolak oleh sejumlah pemerintah lokal di Jawa karena dianggap melawan takdir dan juga akibat sebaranhoaks,  vaksin polio (1980 – 1981) karena takut demam setelah disuntik dan vaksin campak (1982) karena dicemaskan efek sampingnya.

Sementara publik cukup antusias pada program vaksinasi hepatitis B yang digelar pada 1997, tetapi sebagian keberatan karena harus membayar secara mandiri, sementara terhadap program vaksinasi rubella (2017) sebagian menolak karena meragukan kehalalannya.