Peresmian Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi BWI-DD, Menag: Terobosan Investasi Wakaf

Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi. ANTARA/Muhammad Zulfikar/pri.

SERANG – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD, Serang, Banten. Turut hadir secara virtual dalam peresmian tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi.

Menurut Fachrul, keberadaan Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi merupakan bentuk nyata keberhasilan pengelolaan wakaf produktif yang patut dicontoh.

“Saya bahagia, bersyukur, dan bangga menyaksikan gerakan wakaf semakin maju di negara kita. Keberadaan fasilitas kesehatan mata yang merupakan piloting project pemanfaatan hasil investasi wakaf,” ujar Fachrul, melalui video conference, Rabu (21/10/2020).

Fachrul mengapresiasi pemanfaatan hasil investasi wakaf uang yang dikelola melalui skema cash waqf linked sukuk. Ini menjadi satu milestone penting pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Ia menambahkan, banyak terobosan yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk memperkokoh dan mengisi gerakan wakaf di tanah air. Dalam kerangka integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial yang beberapa waktu belakangan digaungkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Agama memandang pengembangan wakaf menemukan momentum yang baik.

“Oleh karena itu, Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), kementerian atau lembaga terkait, serta segenap masyarakat pendukung perwakafan perlu memberi bobot perhatian yang tinggi pada lima area strategis pengembangan wakaf,” kata Fachrul, dilansir dari laman resmi Kemenag.

Lima area strategis tersebut yaitu: pertama, perluasan sosialisasi dan penguatan literasi wakaf, termasuk wakaf uang secara berkelanjutan kepada seluruh laporan masyarakat, termasuk Gerakan wakaf di kalangan ASN.

Kedua, peningkatan kualitas layanan wakaf yang mudah, cepat dan akuran dan akuntabel. Ketiga, mengkapitalisasi potensi ekonomi umat, khususnya wakaf, berlandaskan prinsip kepatuhan syariah dan perundang-undangan agar menghasilkan manfaat produktif untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa.