Israel tambah “teman” Lagi

55 views
PM Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden Sudan Abdalla Hamdok. Mimpi buruk bagi bangsa Palestina setelah kedua negara menormalisasi hubungan diplomatik (22/10), menyusul Uni Emirat Arab dan Bahrain sebelumnya.

TIDAK ada teman atau lawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi”  ungkap pameo lawas yang terbukti mampu mengubah wajah geopolitik dan geostrategi serta perimbangan militer di kawasan Timur Tengah saat ini.

Presiden AS Donald Trump (22 Oktober) mengumumkan normalisasi hubungan Sudan dan Israel, menyusul kesepakatan serupa yang dilakukan dua negara kaya di Teluk yakni Uni Arab Emirat (UAE) pada 13 Agustus dan Bahrain pada 15 September.

Mesir lebih dulu menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Camp David, AS pada 1978, disusul Jordania pada 1994 agaknya di balik pemikiran realistis, perang hanya menimbulkan kerugian dan kesengsaraan, sementara tujuan melenyapkan negara Yahudi dari muka bumi makin jauh dari kenyataan.

Sejak pembentukan negara Israel oleh para diaspora melalui gerakan  zionist Yahudi pada 1948, kawasan Timur Tengah seolah tak pernah sepi dari konflik terkait negara-negara Arab vs Israel mau pun isu Palestina.

Tercatat tiga perang besar yang menelan ratusan ribu jiwa termasuk warga sipil antara kubu negara-negara Arab yang dimotori Mesir dan Suriah pada 1948, 1967 dan 1973 yang dimenangkan oleh pihak Israel,  ditandai pendudukan sebagian wilayah Mesir, Jordania dan Suriah.

Setelah itu, konfrontasi negara-negara Arab dengan Israel relatif reda, kecuali di ranah politik dimana negara-negara Arab tetap mendukung upaya  kemerdekaan Palestina dan pengembalian wilayahnya yang diokupasi Israel.

Namun bangsa Palestina harus memapak jalan terjal untuk menggapai kemerdekaan dn mendapatkan kembali wilayahnya setelah satu demi satu negara  Arab pendukungnya “merapat” ke Israel.

Proses normalisasi hubungan Israel – Sudan sempat tertunda karena pemerintah transisi Sudan dipimpin oleh PM Abdalla Hamdok tidak memiliki otoritas untuk melakukannya, dan baru dimungkinkan setelah disetujui oleh parlemen transisi.