Bintang Mahaputra

Sesuai UU, para penerima bintang Mahaputra harus punya pengabdia luar biasa pada negara.

SETELAH Fadli Zon dan Fachri Hamzah, Istana juga akan memberikan penghargaan bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Ini menjadi menarik, karena di satu sisi dia mantan Panglima TNI, tapi di sisi lain merupakan deklarator KAMI yang selalu mengkritisi pemerintah. Tapi sebagaimana kata Menko Polhukam Mahfud MD, bintang Mahaputra untuk mantan pejabat tinggi negara itu sifatnya otomatis, karena merujuk pada UU  Gelar & Tanda Jasa No. 20/2009.

Jaman Orde Baru dan sebelumnya, penerima bintang Mahaputra ini tidak sembarangan. Seleksinya sangat ketat, intinya: dia memiliki pengabdian dan perjuangan luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekarang, asal pernah jadi menteri, kepala lembaga negara dan wakilnya, otomatis dapat bintang Mahaputra. Kesannya, bintang Mahaputra kok diobral seperti sembako BLT Covid-19 saja.

Fasilitas istimewa penerima bintang Mahaputra adalah, ketika meninggal berhak dimakamkan di TMP Kalibata. Setiap 5 tahun sekali pemerintah setidaknya harus mengeluarkan bintang Mahaputra untuk mantan menteri, kepala lembaga negara dan wakilnya. Jumlahnya bisa mencapai 60 orang. Jika semua nanti bersedia dimakamkan di TMP Kalibata, sekian tahun kemudian bisa saja lahan itu penuh. Asal tahu saja, TMP Kalibata yang luasnya sekitar            23 hektar itu, hingga kini telah  menampung 10.105 jenazah.

Kebanggaan dimakamkan di TMP Kalibata, adalah kebanggaan keluarga yang ditinggalkan. Bagi yang bersangkutan sih, status TMP Kalibata takkan menjadikan “dispensasi” akan perhitungan segala amal perbuatannya di dunia. Maka jangan heran, Bung Hatta sang proklamator dan juga Jendral Hugeng Imam Santosa, menolak dimakamkan di sana. Sebab di TMP Kalibata juga tak ada jaminan bahwa penghuninya adalah sosok bersih yang punya pengabdian luar biasa bagi bangsa negara.