Guru Bukan Lagi PNS?

Guru selama ini digelari pahlawan tanpa tanda jasa, mulai 2021 guru baru disebut pahlawan tanpa tanda NIP.

BANYAK orang menekuni profesi guru karena tertarik statusnya yang PNS, yang terjamin di hari tua (pensiun). Tapi sejak Januari 2021 ini, kebanggaan para guru baru akan sirna. Mulai tahun ini tak ada pengangkatan guru PNS. Guru honorer K-2 yang diangkat nanti hanya berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) alias hanya dikontrak saja. Mereka ini sosok yang bertugas mencerdaskan anak bangsa, tapi kesannya kok habis manis sepah dibuang. Keruan saja PGRI pun protes keras.

Jumlah PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) istilahnya sekarang, tercatat 4,2 juta orang. Dari jumlah itu terbanyak adalah guru, sebesar 1.517.654 (35,4 persen). Mereka dari guru TK, SD, SMP dan SMA, tidak termasuk guru laki (suami) tentunya. Mereka ada di mana-mana, dari kota sampai desa terpencil sekalipun.

Guru memang profesi sangat penting, karena merekalah sosok pencerdas anak bangsa. Tanpa didikan guru, masih adakah sebuah negara? Seperti apa jadinya jika pemimpin negara tak berpendidikan? Maka pasca Jepang dibom atom Agustus 1945, ketika PD II mereda Kaisar Jepang kali pertama  bertanya, “Masih ada berapa guru kita yang tersisa?” Sebab merekalah yang akan mendidik putra putri bangsanya untuk membuat Jepang bangkit kembali.

Di masa Orde Lama hingga awal-awal Orde Baru, nasib guru memang memprihatinkan dengan pengertian penghasilannya tak memadai. Bayangkan, gaji sebulan hanya bisa untuk hidup seminggu. Karenanya banyak guru yang meletakkan profesinya, beralih jadi petani transmigran. Yang bertahan di kampung-kampung bisa tetap hidup karena nyambi nyawah (bertani).

Tapi meski penghasilan kecil, guru masa Orde Lama tak kehilangan profesionalitasnya. Mereka tetap mengajar dengan penuh tanggungjawab. Mutu guru SD dulu jauh lebih baik ketimbang guru SD sekarang yang konon sudah sarjana semua. Mereka menguasai seluruh mapel (mata pelajaran) dengan baik. Mereka ngerti not angka dan not balok saat mengajari menyanyi. Guru sekarang, kalau yang dari Yogyakarta lebih tahu tentang balok alias singkong goreng.

Dulu guru pandai bercerita di depan kelas. Guru sekarang, mana ana yang mau blusukan tiap malam kontrol muridnya yang belajar atau tidak ketika menjelang Unas. Guru sekarang sudah jarang yang bisa mendongeng di depan kelas. Murid silakan baca buku sendiri, atau nonton dongeng-dongeng di TV dalam bentuk sinetron.

Mentri Pendidikan menyadari bahwa mutu guru SD semakin menurun. Maka kemudian ada kebijakan, guru SD harus lulusan S1, sementara untuk Nyapres tamatan SMA juga boleh. Tapi meski guru SD sekarang sudah S1 semua dengan diikuti fasilitas jaminan sertifikasi, tetap saja mutu guru tak banyak meningkat. Yang meningkat sekedar ekonomi Pak Guru karena setiap bulan dapat tambahan gaji sekitar Rp 4-5 juta.

Ketika guru harus S1, sekolah SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan PGA (Pendidikan Guru Agama) pun dihapus sejak tahun 1990-an. Tapi sekian tahun kemudian, banyak sekolah kekurangan guru. Terpaksa Kepala Sekolah banyak mengangkat lulusan SMA atau STM diperbantukan untuk mengajar, dengan istilah wiyata bakti. Padahal seorang guru mestinya mengetahui ilmu Didaktik-Metodik, dan juga Ilmu Jiwa Anak.

Hingga sekarang, di daerah-daerah setiap SD paling guru negerinya hanya 3 orang, selebihnya honorer. Ada yang dari Pemda, ada pula kumpulan uang dari para walimurid, yang sebulannya hanya sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- Tapi mereka betah bertahan hingga puluhan tahun, karena berharap nantinya diangkat jadi guru negeri.

Guru-guru jenis inilah yang kemudian “merepotkan” pemerintah. Jika diangkat, disiplin ilmunya tak memenuhi syarat. Tapi jika tak diangkat kasihan juga mereka sudah mengabdi puluhan tahun masak tak dihargai. Kemudian munculah istilah guru honorer K-1 dan K-2 nyaris mirip keramik KW-1 dan KW-2. Honorer K-1 lebih cepat diangkat dan yang K-2 masih banyak yang terkatung-katung hingga kini karena tak bisa dicover APBN maupun APBD. Jika ada hanya disisihkan dari Dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah) dan budi baik Komite Sekolah, alias pungut sumbangan dari walimurid.

Menjelang akhir 2020 mendadak ada info mengagetkan dari BKN (Badan Kepegawain Negara) yang disetujui Kementrian PAN- RB  dan Kemendikbud. Isinya bahwa guru hasil pengangkatan 2021 bukan lagi PNS tapi hanya berstatus PPPK saja. Gaji dan jaminan sama, hanya mereka tak memperoleh hak pensiun, karena gajinya mulus tak pernah dipotong.

Alasan pemerintah, dengan guru bestatus PNS, ada aturan yang menghambat mutasi seorang guru. Akibatnya kini distribusi guru tak merata. Ada daerah yang gurunya berjubel, tapi banyak pula daerah yang gurunya kekurangan sehingga mengambil guru wiyata bakti dengan resiko membebani anggaran negara. Dengan kebijakan ini, pada saatnya nanti seluruh guru hanyalah PPPK. Guru PNS tetap ada sampai mereka pensiun di usia 60 tahun.

Dulu PPPK dibuka sekedar untuk mengadopsi para K-2. Tapi kenyataannya kok menjadi dipukul rata. Nantinya, guru pintar dan lulusan S-1 pun tetap saja PPPK. Kesannya mereka ini dianak-tirikan, habis manis sepah dibuang. Mereka dulu disebut pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang menjadi pahlawan tanpa tanda NIP (Nomer Induk Pegawai).

Ketua PGRI Unifah Rasyidi protes keras ke pemerintah. Dengan menjadikan guru bukan PNS, akan membuat profesi guru kurang dipandang. Pemerintah menyia-nyiakan para pendidik yang telah susah payah menyiapkan dan meningkatkan SDM untuk membangun negara. Kata DPR sadis lagi, pemerintah bukan saja blunder, tapi tega hati ngeprank para honorer K-2. Katanya mau diangkat jadi PNS, ternyata hanya dikontrak. (Cantrik Metaram).