Risma Blusukan Dinyinyiri

Mensos Tri Rismaharini begitu diangkat, langsung tancap gas blusukan menyambangi tuna wisma dan pemulung. Dicari pemimpin yang out of the box, bekerja all-out dan jauh di atas rata-rata danyang paling penting, tidak korup.

KANCAH perpolitikan di negeri ini agaknya sedang mengalami anomali atau “sakit”, apa saja bisa dipolitisir sesuai selera atau tujuannya, jika kelompoknya, bisa dipuji-puji setinggi langit, jika dianggap lawan, dicaci-maki dan diserang habis-habisan.

Di saat Menteri Sosial sebelumnya Yuliari Batubara dicokok OTT KPK karena tersangkut rasuah sekitar Rp17 milyar dari rekanan penyalur bansos, mestinya orang menyambut baik kehadiran Tri Rismaharini yang kiprah dan greget dan hasil kerjanya tampak beda jelas saat ia memimpin kota Surabaya sebagai walikotanya.

Dari hasil blusukannya, ia sukses menyulap kota buaya itu menjadi hunian yang nyaman, bersih dari menghentikan praktek prostitusi yang sudah berjalan puluhan tahun dengan dihapuskannya kompleks Doly.

Secercah harapan juga terbuka bagi kaum gelandangan, karena bu Risma menyambangi mereka satu persatu, kemungkinan juga sambil merancang strategi besar untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif.

Ada yang memandangnya dengan sinis. Berapa gelandangan atau pemulung yang bisa diberikan perumahan, diberi pekerjaan atau ditampung di panti-panti sosial. Kan dia bisa perintahkan bawahannya, dia lebih mengurus kebijakan saja untuk mengentaskan kemisknan termasuk tuna wisma yang ada dimana-mana di seluruh Indonesia, tidak perlu blusukan.

Pertanyaan baliknya, apa saja yang dilakukan para pejabat berwenang selama bertahun tahun terkait masalah sosial selama ini, sehingga tidak tampak perbaikan dalam upaya  pengentasan atau membantu masyarakat marginal tersebut?

Ada yang mengait-ngaitkan, Risma sedang ngebut mencari popularitas, menjelang plkada nanti, untuk selanjutnya dijadikan batu loncatan menuju pilpres 2024. Tentu kita bisa bayangkan, bagaimana suasana kebathinan Risma menghadapi tudingan kasar tersebut.

Namun tidak semua politisi atau pejabat tentunya yang berfikir buruk tentang apa yang dilakukan Risma, misalnya Wagub DKI Jakarta dan anggota anggota Komisi VIII F-Nasdem Nurhadi yang menilai apa yang dilakukan Risma, positif.