PPKM Bukan Solusi Atasi Covid-19

Satpol PP sedang mengawasi cafe. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa Bali yang diperpanjang dari 11 sampai 25 Jan. menjadi 26 Jan. sampai 25 Feb. dikhawatirkan tidak mampu menahan laju penyebaran Covid-19 yang terus melonjak akhir-akhir ini.

SEJUMLAH menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali dalam upaya menahan laju penyebaran Covid-19 yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan akhir-akhir ini kurang efektif dan diragukan bisa mengendalikan penyakit akibat virus tersebut.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, kebijakan PPKM hanyalah rencana jangka pendek pemerintah untuk melandaikan kurva penyebaran Covid-19 dan  relaksasi pelayanan di RS.

Pemerintah memperpanjang PPKM 1 yang semula diberlakukan dari 11 sampai 25 Januari menjadi 26 Januari sampai 8 Februari, sementara wilayah cakupannya yakni Jawa dan Bali tidak berubah, keceuali penyesuain jam buka-tutup pusat perbelanjaan di sejumlah daerah.

Agar tenaga kesahatan tidak terlalu jenuh dan terbebani, bisa agak relaks. Ini sifatnya kebijakan jangka pendek, “ ujarnya, padahal untuk memutus rantai penularan COVID-19, dibutuhkan kebijakan yang lebih serius dan berjangka panjang.

Apalagi, Januari ini disinyalir akan menjadi puncak penyebaran pasca libur panjang akhir tahun lalu.”Tujuan kita bukan melandai kasus, tapi memutus kasus. Nah, kasus ini akan naik terus.

Angka penambahan harian kasus Covid-19 selama Januari memang cukup tinggi, bahkan di tengah PPKM I yang diberlakukan dari 11 sampai 25 Januari, pernah terjadi rekor selama empat hari berturut-turut dari 13 sampai 16 Januari yakni 11.278 kasus, 11.557 kasus, 12.818 kasus dan 14.224 kasus.

PPKM yang diberlakukan seiring dengan PSBB antara lain membatasi 75 persen kegiatan perkantoran, selebihnya di rumah (WFH) kecuali keiatan yang esensial (penyaluran sembako dll), 50 persen kapasitas masjid dan 25 persen (dine-in) atau makan di restoran, sementara jam operasi pusat perbelanjaan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Berdasarkan laporan PPKM I yang diberlakukan di tujuh provinsi dan 73 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Bali  untuk evaluasi antara 11 dan 18 Januari tercatat  hasil rapornya masih merah.