Antara Revolusi & Evolusi

Presiden Jokowi berkali-kali ke Papua dan tanpa sungkan menggendong balita di Kampung Kayeh, Kota Agats, Kabupaten Asmat.

GARA-gara mengatakan “selesai belum evolusi” di jagad maya, pegiat medsos Permadi Arya atau Abu Janda dipolisikan orang. Tapi ketika Bung Karno bilang “bangsa Indonesia belum selesai berevolusi”, aman-aman saja. Dua kosa kata evolusi dan revolusi itu sepintas memang hampir sama terdengar di telinga. Tapi ternyata beda makna. Dan ketika yang mengatakan orang terkenal atau cukup dikenal bisa jadi  masalah, karena arahnya menjadi pelecehan terhadap suku anak bangsa di Papua sana.

Di masa Orde Lama, Presiden Sukarno sering sekali mengatakan “revolusi belum selesai”. Hampir setiap hari koran-koran di masa itu mengutip kata-kata tersebut. Kata itu adalah cara Bung Karno untuk memicu rakyatnya terus bersemangat bekerja untuk membangun bangsa, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkannya. Tapi siapa saja yang menentang visi dan misinya presiden pertama RI itu, akan dicap oleh Bung Karno sebagai “kontra revolusi”, sebuah istilah yang sekarang disebut kaum oposisi.

Sedangkan orang yang demen mencurigai segala kebijakan pemerintah dan kemudian mengkritiknya dengan keras, Bung Karno menyebutnya sebagai “kaum reaksioner”. Tapi bagi mereka yang gabungan antara “kontra revolusi” dan “kaum reaksioner”, resikonya bisa masuk penjara tanpa pengadilan.

Presiden Jokowi sekarang, rupanya juga terpesona oleh istilah revolusinya Bung Karno. Mengklaim sebagai penerus Trisakti-nya Bung Karno, Jokowi mencoba mengubah karakter bangsanya yang alon-alon asal kelakon, dengan revolusi mental. Tapi sayangnya, program itu diletakkan pada pundak seseorang yang tidak tepat, sehingga sampai periode kedua pemerintahannya, belum menunjukkan hasil yang nyata. Revolusi-nya mental entah ke mana, sedangkan penanggungjawab “revolusi mental” itu malah mental ke atas jadi Ketua DPR.

Tapi tantangan membangun bangsa dan negara memang beda di masa Bung Karno dan Presiden Jokowi. Dulu mengkritik pemerintah hanya bisa lewat koran, itu pun sudah diseleksi ketat oleh redaksinya. Sedangkan sekarang, melalui medsos orang bisa mengritik seenaknya kepada pemerintah dan siapa saja tanpa sensor. Akibatnya negara heboh dan gaduh terus gara-gara terpengaruh internet.