Kritiklah Daku Kau Tak Ditangkap!

Sugik Nur Raharja disidang di PN Surabaya, atas dakwaan ujaran kebencian pada NU.

PERNAHKAH Anda nonton film Indonesi karya Asrul Sani (1985) berjudul: Kejarlah daku, dan kau kutangkap? Pada Hari Pers Nasional 9 Februari lalu, pemerintah melalui Presiden Jokowi dan diperkuat oleh Mensekab Pramono Anung, mengeluarkan statemen yang intinya begini: kritiklah daku dan kau takkan kutangkap! Mirip judul film di atas bukan? Jangan-jangan Jokowi di Solo dan Pramono Anung di Kediri, di masa mudanya pernah juga nonton film tersebut.

Film yang dibintangi Lidya Kandauw dan Dedy Mizwar itu memang sangat lucu, sedangkan statemen pemerintah di atas, justru sekedar dianggap lucu. Kenapa gerangan? Karena oleh sebagian orang, pernyataan pemerintah tersebut dinilai kontradiktif. Katanya rakyat boleh mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi pada kenyataannya banyak dari para pengritik itu jadi urusan polisi dan….. kau kutangkap!

Oleh karenanya, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun sampai berani mengatakan, pemerintahan Jokowi berwajah dua (bukan bermuka dua, lho). Di satu sisi membebaskan rakyatnya mengkritik pemerintah, tapi di sisi lain polisi sangat sigap menangkapi orang yang mengkritik.

Dan faktanya  memang, sejak UU ITE diberlakukan tahun 2008, kini tercatat 324 orang jadi urusan polisi gara-gara mengkritik pemerintah, baik di era SBY maupun era Jokowi sekarang. Sejumlah dari mereka ada yang sampai masuk penjara, tapi ada pula yang malah dipanggil Presiden ke Istana dan diberi hadiah, seperti ABG Arsyad dari Ciracas (Jaktim) Nopember 2014 awal-awalnya Jokowi jadi presiden. Ini mengingatkan pada kisah raja Harun Alrasyid – Abunawas dalam kisah Seribu Satu Malam. Bedanya, Abunawas diberi uang dirham dan dinar, sedangkan keluarga Arsyad cukup uang rupiah, bukan dirham atau dinar, apa lagi dirham bikinan  Zaim Saidi dari Depok.