Rezim Junta Myanmar Makin Terdesak

Tiada hari tanpa aksi unjuk rasa di kota-kota besar di Myanmar menolak kudeta oleh junta militer sejak 1 Feb. lalu.

ESKALASI aksi-aksi unjuk rasa menolak kudeta oleh junta militer pada 1 Februari lalu terus meluas di kota kota besar di Myanmar diikuti berbagai elemen warga mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pejabat dan bhiksu.

 BBC melaporkan (22/2), semua sektor bisnis tutup karena pemilik dan karyawan bergabung dalam pemogokan. Para pengunjuk rasa agaknya tidak ciut nyalinya terhadap ancaman militer.

Pemerintah bahkan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, bahkan mengingatkan peserta demo bisa kehilangan nyawanya, namun warga mengabaikan seruan itu. Sejak 1 Februari tiada hari tanpa unjuk rasa.

“Para pengunjuk rasa  menghasut warga melakukan cara konfrontatif. Ini bisa berujung mereka kehilangan nyawa,” ungkap pernyataan  yang disampaikan stasiun TV pemerintah, MRTV.

Peringatan tersebut muncul setelah setidaknya dua orang tewas dalam protes pada Minggu lalu (21/2), sementara sejauh ini polisi sudah menangkap sekitar 300-an orang yang dituduh terlibat aksi-aksi unjuk rasa.

Sejauh ini pemimpin de fakto Myanmar dan Ketua Liga Nasional untuk  Demokrasi (NLD)  Aung San Suu Kyi juga masih dikenai tahanan rumah oleh junta militer atas tuduhan menyelundupkan walki-talkie da melanggar UU Bencana Alam.

Pembebsan Suu Kyi dan tokoh-tokoh lainnya menjadi isu utama yang diusung pendemo selain agar junta militer mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil.

Junta militer sendiri berdalih, telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang digelar November tahun lalu, walau mereka masih mendapatkan hak suara 25 persen di parlemen.

Tekanan Int’l

Tekanan terhadap junta militer tidak saja muncul dari segenap elemen warga Myanmar, tetapi juga dari dunia internasional.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan aspirasi rakyat. Kami tidak akan goyah dalam mendukung rakyat Burma,” kata Menlu AS, Antony Blinken.