Pancasila dan SKB 3 Menteri

Muhammad Syafi’ie el-Bantanie
(Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan)

JAKARTA – Pancasila, bagi Negara Indonesia, sejatinya menempati posisi staatsfundamentalnorm sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Mengacu pada teori norma Hans Nawiasky, die Stuferordnung der Rechtnormen (teori hirarki hukum), terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu pertama, staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila); kedua, staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/UUD); ketiga, formell gesetz (Undang-undang); keempat, verordnung & utonome satzung (Aturan pelaksana/Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah).

Karena Pancasila menempati posisi staatsfundamentalnorm, maka setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

Sila pertama Pancasila memberikan makna bahwa negara Indonesia adalah negara relijius, bukan negara sekular. Karenanya, prinsip dasar ini ditegaskan kembali pada batang tubuh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29 ayat 1, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai konsekuensi dari pasal 29 ayat 1, maka pada pasal 29 ayat 2 ditegaskan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.