Calon Prajurit Kok Diperas

Sudah menjadi rahasia umum, calon prajurit dan anggota TNI yang mengikuti pendidikan sering dimintai uang atau harus membayar. KSAD Jenderal Andika Perkasa juga mengakui praktek busuk tersebut dan meminta jajarannya untuk mengentikannya.

SUDAH menjadi rahasia umum sejak puluhan tahun, untuk mendaftar menjadi anggota TNI atau Polri atau anggota yang mengikuti program pendidikan untuk promosi pangkat atau jabatan, pesertanya tidak jarang harus membayar atau memberikan “upeti” .

Praktek tak terpuji itu agaknya sudah membudaya, tak mudah bagi lembaga pengawas atau pihak luar untuk menelusuri atau membuktikannya, karena harus berhadapan dengan tembok zona nyaman yang dinikmati para oknum pelakunya.

“Mana buktinya. Coba sebutkan siapa pelakunya dan dimana hal itu terjadi?”, demikian sikap defensif yang selalu dilontarkan dari kalangan dalam jika ada keluhan atau selentingan miring terkait iuran atau pungutan liar, upeti apa pun namanya  terhadap calon peserta didik.

Sebaliknya, aroma tak sedap adanya pungutan liar itu sudah menyebar kemana-mana, diduga mulai dari penyaringan administratif dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau tes mental dan tahapan lainnya.

Mengingat sebagian besar calon, terutama tamtama atau bintara TNI/Polri berasal dari kelas masyarakat bawah dan dari desa-desa, betapa pungutan tersebut sangat membebani orang tua mereka.

Tidak jarang, orang tua harus menjual tanah, kebun, sawah atau ternaknya agar putera atau puterinya bisa menjadi anggota TNI atau Polri.

Yang lebih memprihatinkan, pungutan juga dikenakan tanpa pandang bulu termasuk terhadap putera-puteri anggota TNI/Polri,  dan praktek “jeruk makan jeruk” ini sudah dianggap biasa saja, mungkin bagaikan “siklus” anomali yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Upeti atau pungli berkisar antara Rp25 juta sampai Rp50 juta untuk calon tamtama, Rp 50 juta sampai Rp100 juta bintara dan kisaran Rp100 juta untuk perwira (secapa) dan jumlah bervariasi untuk program pendidikan lanjutan bagi anggota TNI.

KSAD Jenderal Andika Perkasa sendiri mengaku sudah menerima laporan tentang adanya praktek pemerasan di setiap jenjang pendidikan di  jajaran TNI-AD.

“Sudahlah! Kasihan, tidak seluruh peserta pendidikan orang berada. Kalau nggak, ngapain jadi tentara. Mayoritas mereka dari kelas menengah ke bawah. Tidak kasihan kah sama mereka?,” tanya Andika di depan Rapim TNI-AD di Jakarta (2/6) lalu.

Walau tidak menyebutkan secara spesifik, menurut Andika,  pungutan terselubung a.l. terjadi mulai dari Rindam, Pusdik, Akmil hingga Seskoad dan jenderal bintang empat itu mengaku menerima laporan yang masuk ke mejanya. Ia pun memberi ultimatum:

“Dalam dua minggu, kalau saya masih dengar ada laporan,  saya anggap komandannya tahu. Berarti akan ada konsekuensi. Siap-siap saja.  Jangan ragukan keseriusan saya. Akan saya buktikan!,” tegas Andika.

Tentu publik menanti dan membukttikan , pernyataan KSAD akan terus ditindaklanjuti sehingga mafia penerimaan calon prajurit yang sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja benar-benar dibasmi di negeri ini.

Harus Tidak Ada Lagi

Andika berharap, ke depannya, tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum di jajaran TNI-AD untuk menarik iuran gelap karena asisten personil (Aspers) telah menyediakan anggaran untuk semua kebutuhan para anggota di tiap dinas pendidikan.

“Dinas Aspers telah menyiapkan uang makan, uang saku dan untuk kebutuhan lainnya selama pendidikan. Itu semua sudah cukup. Jadi tidak ada ruang lagi bagi para ‘petualang’,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Wuryanto seperti dikutip Berita Satu pada HUT Penerangan AD ke 64 di Jakarta (13/1/2015) juga mengakui, adanya pungutan pada penerimaan prajurit baru.

Namun menurut dia, pungutan itu tidak resmi, tetapi dilakukan oleh oknum-oknum TNI, dan 70 persen calon prajurit yang ikut tes juga mengakui, mereka membayarnya.

Selain memberatkan orang tua vagi calon prajurit TNI dan bagi prajurit  yang mengikuti pendidikan lanjutan, praktek buruk tersebut juga merusak citra TNI dan juga corps d’esprit jajaran TNI.

Selayaknya, apa yang diakui dan ditemukan Jenderal Andika, terus diawasi pelaksanaannya, karena tidak mudah memberantas kebiasaan buruk yang sudah melekat dan biasa dilakukan selama bertahun-tahun oleh para oknum TNI.

Apa yang dilakukan KSAD, selayaknya gaungnya disambut pula oleh KSAL, KSAU dan Kapolri, karena sudah menjadi rahasia umum, isu miring terkait pungutan terhadap calon prajurit atau prajurit yang mengikuti pendidikan, tidak hanya terdengar di di jajaran TNI-AD.

Rakyat menanti dan terus mengamati langkah bersih-bersih TNI-AD yang sepantasnya diikuti pucuk pimpinan matra udara dan laut serta Polri dan didukung Panglima TNI.