Calon Prajurit Kok Diperas

Sudah menjadi rahasia umum, calon prajurit dan anggota TNI yang mengikuti pendidikan sering dimintai uang atau harus membayar. KSAD Jenderal Andika Perkasa juga mengakui praktek busuk tersebut dan meminta jajarannya untuk mengentikannya.

SUDAH menjadi rahasia umum sejak puluhan tahun, untuk mendaftar menjadi anggota TNI atau Polri atau anggota yang mengikuti program pendidikan untuk promosi pangkat atau jabatan, pesertanya tidak jarang harus membayar atau memberikan “upeti” .

Praktek tak terpuji itu agaknya sudah membudaya, tak mudah bagi lembaga pengawas atau pihak luar untuk menelusuri atau membuktikannya, karena harus berhadapan dengan tembok zona nyaman yang dinikmati para oknum pelakunya.

“Mana buktinya. Coba sebutkan siapa pelakunya dan dimana hal itu terjadi?”, demikian sikap defensif yang selalu dilontarkan dari kalangan dalam jika ada keluhan atau selentingan miring terkait iuran atau pungutan liar, upeti apa pun namanya  terhadap calon peserta didik.

Sebaliknya, aroma tak sedap adanya pungutan liar itu sudah menyebar kemana-mana, diduga mulai dari penyaringan administratif dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau tes mental dan tahapan lainnya.

Mengingat sebagian besar calon, terutama tamtama atau bintara TNI/Polri berasal dari kelas masyarakat bawah dan dari desa-desa, betapa pungutan tersebut sangat membebani orang tua mereka.

Tidak jarang, orang tua harus menjual tanah, kebun, sawah atau ternaknya agar putera atau puterinya bisa menjadi anggota TNI atau Polri.

Yang lebih memprihatinkan, pungutan juga dikenakan tanpa pandang bulu termasuk terhadap putera-puteri anggota TNI/Polri,  dan praktek “jeruk makan jeruk” ini sudah dianggap biasa saja, mungkin bagaikan “siklus” anomali yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Upeti atau pungli berkisar antara Rp25 juta sampai Rp50 juta untuk calon tamtama, Rp 50 juta sampai Rp100 juta bintara dan kisaran Rp100 juta untuk perwira (secapa) dan jumlah bervariasi untuk program pendidikan lanjutan bagi anggota TNI.