Teganya, Sembako Dipajaki

Toko sembako, nantinya bisa berubah jadi Sebako atau Dubako.

BETAPAPUN 70 persen APBN didukung dari pemasukan pajak, tapi jika Sembako sampai dipajaki juga, ini sungguh kebangetan. Orang Jateng, Jatim dan DIY akan menyebutnya: kok ngrekes temen! Memangnya orang-orang Kemenkeu sudah mentok ide untuk menggali obyek pajak baru, sampai-sampai Sembako ditelateni juga. Raja dangdut Rhoma Irama jika mendengar wacana Menkeu Sri Mulyani pasti akan bilang, “Terlalu…!”

Meski pajak sembako tersebut baru  sebatas draft RUU yang bocor dan takkan diterapkan dalam situasi ekonomi seperti ini, tapi ini bener-bener ide “briliyan” sekaligus kurang kerjaan! Gagasan terlalu dini ini sama bikin kecewanya, seperti pengidap ejakulasi dini. Kenapa belum waktunya sudah dikeluarkan? Maksudnya dibocorkan, sehingga rakyat pun terkaget-kaget. Tapi ya begitulah di era digital ini, dinding-dinding pun bisa jadi mata-mata, setiap saat akan menelanjangi siapa saja yang merahasiakan sesuatu.

Pajak dinaikkan dan sumber-sumber baru digali, karena pemerintah ingin menambah omzet pendapatan negara. Kalau bisa, apapun dipajaki. Padahal kebanyakan orang, sikapnya seperti Wong Samin di jaman Belanda, paling males bayar pajak. Yang PBB hanya setahun sekali saja banyak yang nunggak, apa lagi pajak harian gara-gara kita belanja beras, telur, gula dan susu. “Bangeten, wong cilik kok ta dipejeti,” kata orang Yogya dan Solo.

Ironisnya, setelah pajak terkumpul dan masuk sebagai komponen APBN, ujug-ujungnya banyak yang bocor juga karena dikorup oknum-oknum pejabat. Ketika dana APBN itu sudah dimanfaatkan dalam bentuk proyek, politisi di DPR  ada yang berani “menggiring” proyek demi kelompoknya. Tiba di Pemda-Pemda dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum), banyak yang diendapkan di bank, hanya diambil bunganya saja setiap bulan. Presiden Jokowi pernah kesal karena dana APBN yang mengendap di Pemda-Pemda sampai Rp 182 triliun.