Ivermectin, Contoh Kesimpangsiuran

Kontroversi penggunaan obat antiparasit ivermectin yang terdaftar di BPOM sebagai obat antiparasit terus berlangsung setelah Menteri BUMN Eric Thohir menyatakan izin edar dari BPOM telah diterbitkan..

POLEMIK penggunaan obat antiparasit (termasuk cacing) ivermectin sebagai obat Covid-19, dilihat dari perspektif lebih luas agaknya mencerminkan kesimpangsiuran informasi yang sering muncul di negeri ini.

Menteri BUMN Erick Thohir, berani “pasang badan” menyatakan, ivermectin yang dikenal sudah lama sebagai obat antiparasit sudah mendapat izin edar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk diresepkan doker pada pasien Covid-19.

Alasannya, harga ivermectin cukup murah sehingga diharapkan dapat menunjang program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Produsennya, PT Indofarma juga siap memproduksi empat juta butir setiap bulan.

BPOM tentu saja bingung, karena pengalihan penggunaan obat, walau memang kabarnya sudah digunakan oleh sejumlah dokter di India untuk pasien Covid-19 dan juga ditulis sejumlah jurnal ilmiah, harus melalui proses panjang uji klinis dulu.

Walau terkesan ada rasa “ewuh-pakewuh” , maklum yang bicara menteri,  BPOM dalam pernyataannya menggunakan kalimat lebih lunak, tetapi intinya tetap tidak bisa serta merta mengakui ivermectin sebagai obat pelawan covid.

“BPOM menganggap ivermectin berindikasi dapat  dikembangkan untuk digunakan pasien Covid-19 setelah meliwati proses rangkaian uji klinis terlebih dulu,” demikian kira-kira pernyataan BPOM.

Yang dikhawatirkan, selain klaim-klaim keberhasilan ivermectin perlu pembuktian lagi, efek sampingnya seperti nyeri sendi atau otot, demam, diare dan sindrom Stevens-Johnson juga perlu diperhatikan.

Menteri kok Bohong

Sementara epidemiolog UI dr Pandu Riono MPH PhD  menyebutkan Menteri BUMN telah berbohong, walau Erick kemudian mengoreksi pernyataannya dengan menyebutkan ivermectin dapat digunakan pada terapi (bukan obat-red) Covid-19. (Tempo.com 23/6).

“Penggunaan (istilah) sebagai obat atau terapi sama saja, “ kata Pandu.

Menurut catatan,  sampai hari ini belum ada obat Covid-19 sehingga digunakan obat-obat antiviral seperti Remdesivir dan Avigan Favipiravir yang biasa digunakan melawan flu burung (H1N1) dan flu babi (H5N1) serta hydrochloroquin (antimalaria).

Pernyataan pejabat yang gegabah terkait isu Covid-19 juga pernah dilontarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang mengklaim obat-obat dan kalung berbahan dasar kayu putih dan mantan Menkes Agus Terawan tentang vaksin Nusantara temuannya, padahal baru sampai tahap uji klinis awal.

Produksi obat atau vaksin harus meliwati rangkaian proses panjang uji klinik in vitro dan in vivo (di dalam dan  di luar jaringan) , tahap I, 2, 3 dan diujicobakan pada ribuan relawan.

Sampai hari ini, vaksin-vaksin yang ada, juga baru mendapatkan izin penggunaan darurat (Eemergency Use Authorization –EUA) dari WHO.

Pernyataan mantan Menkes dan mantan terpidana korupsi Prof. dr Siti Fadilah bahwa vaksin tidak terlalu diperlukan untuk menanggulangi Covid-19 karena virus akan lenyap secara alami juga membingungkan, apalagi dari seorang ilmiawan.

Ia merujuk peristiwa epidemi virus influenza (flu Spanyol) pada 1918 yang menewaskan 50 juta dan memapar 500 jutaan warga dunia terutama di daratan Eropa yang lenyap secara alami walau vaksinnya baru ditemukan puluhan tahun kemudian.

Tentu saja, hal itu berbeda dengan Covid-19 dimana teknologi bisa mempercepat temuan vaksin dan walau vaksin bukan satu-satunya penangkalnya, paling tidak bisa menekan angka korban dan jumlah orang terinfeksi.

Di luar isu Covid-19, pernyataan pejabat dan politisi yang sampai kini terus menuai kontroversi a.l. terkait revisi RUU KPK usulan pemerintah dan DPR yang ngotot disahkan walau dianggap publik melemahkannya  tercermin dari kisruh yang terus menimpa lembaga anti rasuah itu.

Yang teranyar, rancangan peraturan presiden yang disiapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang anggaran super jumbo untuk memborong alutsista senilai Rp1.750 triliun untuk kebutuhan sampai 2045.

Padahal, sepantasnya pengadaan alutsista diusulkan berjenjang dari ketiga matra (AD/AL,AU) yang menjadi penggunanya, lalu dibahas Bappenas, DPR, Kementerian Keuangan dan institusi lainnya.

Di era komunikasi digital yang serba terbuka saat ini, sepantasnya para elite, politisi dan pemimpin berlaku lebih arif dan cermat sebelum melontarkan suatu pernyataan.

Di tengah himpitan berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19  jangan malah bikin rakyat tambah bingung!