PPKM Darurat Masih Banyak Dilanggar

Ilustrsi PPKM dinilai efektif turunkan kasus corona di DKI jakarta

SEJUMLAH pelanggaran pada hari kerja pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se-Jawa Bali, Senin (5/7) masih terjadi akibat ketidaksiapan petugas dan juga warga.

PPPKM Darurat yang digelar di 122 Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali 3 sampai 20 Juli dengan menekan mobilitas warga dan kerumunan di ruang-ruang publik termasuk perkantoran diharapkan mampu menekan lonjakan Covid-19 yang menggila akhir-akhir ini.

Kemacetan di titik-titik penyekatan, seperti di ruas Jl. Depok – Ps. Minggu terjadi mulai dari halte Universitas Pancasila sampai flyover tapal Kuda, Lenteng Agung sepanjang dua Km, begitu pula di ruas Kali Malang menuju Jakarta.

Tarik-urat sering terjadi antara petugas Satgab dan warga yang bersikeras melanjutkan perjalanan walau tidak didukung surat tugas dari kantor di sektor-sektor esensial dan kritikal yang boleh memperkerjakan  pekerjanya dari kantor (WFO).

Antrean panjang kendaraan dilaporkan di pos penyekatan PPKM di Kalideres, Jakarta Barat sehingga perlu dikerahkan kendaraan taktis Brimob dan panser TNI untuk mengatasinya, sementara ruas jalan Bogor – Jakarta macet karena dipaksa memutar balik atau mencari jalur alternatif.

Titik penyekatan diberlakukan di 63 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta guna membatasi mobilitas warga selama PPKM Darurat, sementara kemacetan juga tampak di akses keluar tol Slipi, Semanggi, Senayan, Kuningan, Tebet dan Cawang.

Selasa pagi (6/7) dilaporkan lalu-lintas lebih lancar, misalnya 85 persen kemacetan di ruas Jl. Kalimalang bisa terurai, sementara kemacetan di ruas jalan Lt. Agung tersisa hanya sekitar 200 kendaraan.

Pelanggaran Dimana-mana

Berdasarkan evaluasi Tim PPKM Darurat di DKI Jakarta, pelanggaran masih dilakukan oleh perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang mengharuskan karyawannya bekerja di rumah (WFH), juga masih ada warga yang jalan-jalan (tidak bertugas).

Sementara di Bundaran Waru, Jawa Timur (5/7), ratusan kendaraan diminta berbalik arah oleh tim gabungan Polres dan Dishub Sidoarjo dan TNI. Berdasarkan penelusuran, masih ada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal mewajibkan karyawannya berkerja dari kantor.

Sejumlah pemilik warung di Indramayu didenda atau ditahan 10 hari karena melanggar aturan PPKM Darurat, sementara di Kudus pemilik warung sate protes karena dagingnya disita polisi walau kemudian dikembalikan, begitu pula di Sampang, adu balap kelinci yang digelar puluhan remaja dibubarkan polisi

Selain sanksi sosial, pelaku pelanggaran PPKM Darurat bisa dikenai pidana kurungan satu tahun atau denda Rp1 juta berdasarkan UU Wabah Penyakit Menular Pasal 14 UU No. 4 tahun 1984.

Berbagai pelanggaran termasuk terhadap prokes pengenaan masker, jam buka tutup kegiatan usaha dan larangan keluar rumah masih didapati dimana-mana, sementara ratusan calon penumpang di Bandara Ngurah Rai, Denpasar Bali, protes karena harus menunjukkan  kartu vaksin.

Upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19 melalui PPKM Darurat memang membuat warga kurang nyaman dan petugas repot, namun jika tidak, outbreak Covid-19 sudah di depan mata. Pilih mana?