RI “Wait and See” Akui Taliban

Sejumlah negara termasuk RI masih belum terburu-buru mengakui pemerintahan rezim Taliban, menunggu perkembangan selanjutnya, sementara BIN melakukan tindakan antisipatif untuk mendeteksi kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dan jaringan dengan Taliban.

SEJAUH ini kelompok Taliban yang sudah menguasai ibukota Afghanistan, Kabul masih melakukan konsolidasi untuk membentuk pemerintahan baru dengan kalangan internal mau pun pihak dan fraksi-fraksi lainnya.

Dari pernyataan-pernyataan pimpinannya, Taliban agaknya  berniat mengubah penampilannya terutama untuk membentuk pemerintahan inklusif, juga memberikan amnesti umum bagi pihak-pihak yang berseberangan.

Sementara Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam dialog di sebuah TV swasta (22/8) meminta agar pemerintah RI berhati-hati untuk memberikan pengakuan pada rezim Taliban.

Alasannya, sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan memimpin pemerintah Taliban, sedangkan mengacu hukum int’l, pergantian pemerintahan hanya bisa dilakukan secara konstitusional atau inkonstitusional.

“Yang terjadi adalah pergantian pemerintahan secara inkonstitusional, jadi RI harus menunggu sampai ada pemegang kekuasaan definitif, “ ujarnya.  Jika tergesa-gesa, RI bisa dianggap mengintervensi urusan dalam negeri Afghanistan.

Hal itu pernah dialami Menlu RI Retno Marsudi sebelumnya yang diutus untuk memediasi konflik antara rezim junta militer Myanmar dan massa prodemokrasi, ditolak oleh massa prodemokrasi karena dianggap mengakui dan berpihak pada rezim junta.

Juwana menyebut tiga aspek yang harus dipertimbangkan RI untuk mengakui pemerintahahan Taliban yakni masyarakat int’l, konstelasi internal di Afghanistan  dan situasi politik di dalam negeri RI.

Dari perspektif internasional terutama pihak Barat juga akan melihat komitmen dan apa yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Taliban nantinya.

Uni Eropa (UE) baru akan mengakui  pemerintah Taliban jika bersifat inklusif (melibatkan banyak pihak), terbentuk dengan damai, menghormati HAM termasuk Hak-hak Dasar Perempuan, etnis minoritas dan berkomitmen memerangi terorisme.

Hal sama juga bakal dilakukan oleh AS yang sementara ini membekukan aset Bank Central Afghanistan bernilai sekitar Rp133 triliun dan menunggu perkembangan selanjutnya.

“Taliban menyatakan akan berubah karena tekanan politik, terutama dari dunia int’l, bukan karena ideologi mereka (garis keras-red) berubah, “ ujar Direktur Jaringan Pengamat Afghanistan Thomas Ruttig pada Washington Post mengingatkan.

Berbagai Kemungkinan

Sementara dari perspektif internal di Afghanistan, banyak kemungkinan bisa terjadi, misalnya perpecahan di kalangan Taliban sendiri, dengan kelompok-kelompok lain (a.l Mujahidin dan Al-Qaeda)  atau juga gerakan perlawanan, baik dari etnis di luar Pashtun (42 persen) yang menjadi tulang punggung Taliban atau etnis lainnya seperti Tazik (33 persen), Uzbek (10,6 persen), minoritas Hazara (3,6 persen) dan lainnya.

Rakyat Afghanistan tentu tidak bisa melupakan begitu saja kekejian, larangan bagi perempuan keluar rumah sendiri, larangan bersekolah bagi anak perempuan, dan aksi pengekangan lainya saat Taliban berkuasa dari 1996 sampai 2001.

Belum lagi, perlawanan dari pasukan Afghanistan a.l. Brigade Pasukan  Komando Afghanistan (ANA) yang saat ini berada di Lembah Pantsir, 128 Km dari Kabul yag bersumpah akan terus berperang  serta kelompok masyarakat anti Taliban.

Di  kalangan internal Indonesia, dukungan terhadap Taliban a.l. dilontarkan Wakil Ketua Majelis Suro PKS Hidayat Nur Wahid  dengan alasan, Taliban sudah mendeklarasikan akan melindungi Hak-hak Perempuan, membentuk pemerintah moderat dan memerangi terorisme.

Bahkan mantan Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai meyakini rezim Taliban nantinya tidak otoriter atau seradikal seperti saat berkuasa pada 1996 sampai 2001 lalu, tetapi bakal berubah, padahal tentu tidak semudah itu, karena bisa saja presiden atau para pemimpinnya menginginkan perubahan, tetapi di jajaran pemerintahan sampai akar rumput apa bisa diwujudkan?

Euforia kemenangan Taliban juga dicemaskan bakal dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan mengangkat isu agama untuk mendongkel pemerintah Presiden Jokowi.

Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto mengemukakan, pihaknya tengah melakukan langkah antisipatif dengan mendeteksi kelompok-kelompok teroris di Indonesia yang memiliki kedekatan ideologi dan jaringan dengan Taliban.

Seperti yang disampaikan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jaelani, pemerintah RI sedang memantau secara seksama perkembangan yang terjadi di Afghanistan.

RI, ujarnya, sangat sangat mengharapkan penyelesaian politik   dilakukan melalui Afghan-owned, Afghan-led principle . dan berharap, perdamaian di Afghanistan diakui rakyat Afghanistan dan dunia internasional.

Oleh sebab itu, Abdul Kadir menambahkan,  pemerintah RI juga telah berkomunikasi dengan seluruh pihak di Afghanistan termasuk perwakilan PBB dan para diplomatik asing.

Situasi di Afghanistan masih kabur, yang jelas RI tentu akan mendukung Afghanistan yang damai dan didukung rakyatnya, siapa pun penguasanya. (Reuters/AFP/ns)