Pejabat Ngobyek Mayat

Bupati Jember Hendi Siswanto (tengah) pada penyuluhan vaksinasi pada rakyatnya.

MENINGGALNYA seseorang menjadi pintu rejeki pihak lain, itulah namanya bisnis. Ketika ada tokoh atau pejabat tutup usia, berarti sebuah terbela (peti mati) terjual. Ini rejeki buat pengusaha terbela tersebut. Dan di musim Covid-19 ini, rejeki pengusaha peti mati semakin meledak. Tapi paling ironis, di Jember bupatinya sendiri “ngobyek” mayat korban Covid-19, sehingga dia dan 3 pejabat lainnya masing-masing memperoleh Rp 70 juta lebih.

Pejabat ngobyek dengan hal-hal yang berhubungan dengan kematian, itu sudah sering terjadi. Tapi itu umumnya lahan untuk pemakaman, dan pelakunya pun tingkat Lurah, Camat, sampai Kepala Dinas, DPRD atau Walikota. Mereka bekerja sama ketika pembebasan lahan. Dari para pemilik Rp 100.000,- permeter misalnya, ke Pemda dinaikkan menjadi Rp 200.000,- permeter. Selisih 100.000,- kali  berhektar-hektar itulah yang dibagi rame-rame. Seakan mereka lupa bahwa pada saatnya nanti akan juga dimakamkan, bahkan mungkin pada TPU yang dia  mainkan semasa hidup.

Ketika pembagian obyekan itu rata dan adil, aman-aman saja tak tercium pers. Tapi ketika ada yang nggak kebagian, mereka inilah yang ngoceh. Dan di era internet sekarang ini, ngocehnya tak lagi pada pers, tapi langsung unggah sendiri di medsos. Maka ketika jadi geger, pejabat yang terlibat ikut makan obyekan makam, makan nasi jadi terasa sekam.

Maka Iyus Juher Ketua DPRD Bogor telah mengalami. Terungkap terlibat korupsi lahan makam mewah pada bulan April 2013, stresss ditahan KPK 6 bulan berikutnya dia meninggal atau wafat menurut istilah wartawan muda sekarang. Maka perkaranya gugur atau dibebaskannya, tapi di sini. Di sono nanti belum tentu, karena malaikat Rokib-Atit tak pernah mentipex catatannya.

Eks Wakil Bupati OKU (Ogan Komering Ulu) Sumsel, bersama sejumlah pejabat lainnnya kongkalikong memanipulasi pembebasan lahan pemakaman tahun 2012, sehingga negara dirugikan Rp 6 miliar lebih. Saat menjabat sih aman-aman saja, tapi begitu diungkit orang setelah tak menjabat, akhirnya bulan Mei lalu dia divonis 8 tahun penjara.

Di Jakarta, tahun 2010 eks Walikota Jaksel Dadang Kafrawi juga terlibat manipulasi lahan pemakaman TPU Tanah Kusir saat menjabat. Pembengkakan harga tanah seluas 12.000 M2 itu menyebabkan negara dirugikan Rp 11 miliar lebih. Meski dia tak menikmati uang tersebut, tapi karena ikut memperkaya pihak lain, jadilah dia kena 1 tahun penjara.

Di Jakarta mah, paling sering cerita beginian. Tahun 1980-an, sejumlah pejabat Pemkot Jakarta Utara juga terlibat manipulasi perluasan makam Jl. Dobo, Tanjung Priuk. Sekian puluh tahun kemudian, akal-akalan berkaitan dengan kematian orang, kembali terjadi. Tapi ini lebih cerdik lagi, meski duitnya tak gurih-gurih amat. Secara materi Pemprov DKI tak dirugikan, tapi cita jadi ancur-ancuran.

Di era pemerintahan Gubernur Ahok BTP, akal-akalan itu terjadi. Ternyata di TPU Jakarta banyak ditemukan makam yang dimanipulasi. Maksudnya: tanah kosong tapi dibuat seolah-olah sudah ada isinya. Ini kerja sama pihak keluarga dengan oknum-oknum dinas TPU. Keluarga yang ingin dimakamkan dekat istri atau suami jika meninggal kelak, siap membayar pada petugas TPU.

Ketika ketahuan, Gubernur Ahok langsung mencopot 48 pajabat dinas TPU dan makam-makam di Jakarta pun dirazia. Caranya, jika makam itu ditusuk dengan besi panjang bisa tembus ke bawah, itu asli. Sebaliknya jika baru masuk 50 Cm sudah terasa keras, itu pasti makam abal-abal.

Makin ke sini, orang menduitkan orang mati semakin berani. Contohnya ya yang terjadi di Jember itu. Berdasarkan SK Bupati, pejabat yang terlibat pengurusan jenazah korban Covid-19 memperoleh insentip Rp 100.000,- permayat. Maka ketika jumlah korban meninggal Corona mencapai 700 jiwa lebih, Pak Bupati Hendi Siswanto, Sekda, Plt BPBD dan Kabid Kebencanaan dan Kedaruratan BPBD menerima masing-masing Rp 70 juta lebih.

Tak ayal, ICW dan KPK ikut kaget dibuatnya ketika telah ramai jadi sorotan. Bupati Hendi beralasan itu SK Bupati sebelumnya dan dia bersama tiga pejabat lainnya telah mengembalikan ke kas Pemda. Tapi ini terjadi kan setelah beritanya jadi viral. Mestinya ketika tahu ada SK aneh oleh pendahulunya, kan langsung bisa dicabut. Kenapa dibiarkan saja, dan baru nyadar setelah ramai jadi pembicaraan. (Cantrik Metaram)