Bukan Bupati Ketoprak

Suami istri Hasan Aminudin dan bupati Probolinggo Puput Tantrina sarimbit ditangkap KPK.

RAJA minta upeti pada bupati, dan bupati minta upeti pada wedana dan lurah, itu hanya cerita masa lalu di zaman penjajahan Belanda. Di jaman modern sekarang ini, praktek semacam itu sudah termasuk gratifikasi. Kalaupun ada hanyalah dalam cerita ketoprak. Dan bupati Probolinggo (Jatim) Ny. Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin yang anggota DPR, telah  ditangkap KPK gara-gara cari upeti di masa pandemi Coroana. Mereka seakan jadi bupati ketoprak di era milenial ini.

Berkat ide Amien Rais saat menjadi Ketua MPR, pemilihan langsung bukan saja untuk menjadi Kepala Desa, tapi juga para bupati, walikota dan gubernur. Di zaman Orde Baru ketika Kepala Daerah ditentukan Cendana (presiden), tak ada berita Kepala Daerah korupsi. Tapi semenjak ada UU Pilkada dan Otonomi Daerah, banyak Kepala Daerah diudak-udak KPK gara-gara korupsi. Mereka korupsi  karena cari dana untuk anggaran pilkada keduanya.

Maka sejak ada pilkada langsung seiring dibentuknya KPK, hingga tahun 2021 ini tercatat lebih dari 300 Kepala Daerah terlibat korupsi. Lucunya, mereka ini tak mau belajar dari pengalaman. Mestinya, begitu ada rekan seprofesi terjerat korupsi, mereka kerja hati-hati. Yang terjadi tidak demikian. Justru dia bilang dalam hati, “Caraku bukan korupsi kok, jadi aman-aman sajalah.” Maka pernah kejadian, ada bupati yang hari ini diperingatkan Presiden Jokowi soal korupsi, esok paginya ditangkap KPK.

Yang paling marak terjadi, adalah korupsi dana infrastruktur, kerjasama dengan kontraktor. Ada juga dana bansos, saking gurih dan legitnya, kelas mentri pun ikut bermain. Menyusul kemudian soal jual beli jabatan. Praktisinya bukan saja Bupati Klaten Sri Hartini (2017), tapi juga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (2018), Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (2018), Bupati Kudus Muhammad Tansil (2019).

Paling lucu sekaligus menjengkelkan adalah jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk. Bupati Taufiqurrahman ditangkap KPK tahun 2017, eh penggantinya Novi Rahman Hidayat pada Mei 2021 ditangkap KPK juga karena kasus yang serupa. Ini benar-benar Kepala Daerah yang isi kepalanya hanya ngobyek melulu.

Dan paling gress adalah kasus Bupati Probolingga kakung putri (suami istri) Puput Tantriana Sari – Hasan Aminudin. Mereka tak hanya rukun dalam rumahtangga, tapi juga bahu membahu dalam urusan korupsi. Sebagaimana yang sedang ramai diberitakan sekarang, mereka ini terkena OTT bersama 20 ASN bawahannya termasuk Camat Krejengan Deddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhammad Ridwan.

Dari mereka ini, sebanyak 18 orang adalah ASN yang berambisi jadi Kades di sejumlah wilayah kecamatan di Probolinggo termasuk Krejengan dan Paiton. Mereka dimintai setoran Rp 20 juta dan Rp 5 juta dari setiap bengkok yang luasnya 1 hektar. Padahal mereka menjadi Kades hanya beberapa bulan, sampai Pilkades serentak tahap II dilangsungkan dan terpilih Kades definitip. Apa untungnya jadi Kades hanya seumur jagung (sementara), cari BEP (balik modal) pun juga terlalu mepet waktunya.

Sebagaimana diketahui, Pilkades tahap II untuk 253 desa di 24 kecamatan wilayah Probolingga mestinya akan digelar 27 Desember 2021. Tapi karena menyesuaikan dengan anggaran APBD 2022, terpaksa diundur sampai Februari 2022. Sedangkan masa jabatan para Kades itu sudah selesai pertengahan September depan. Oleh karena itu Bu Bupati perlu mengangkat 253 Kades Plt.

Jika Bupati Probolinggo kemudian menunjuk Sekdes sebagai Plt Kades, sebetulnya akan lebih praktis dan hemat, karena Kades sudah barang tentu tahu persis cara kerja seorang Kades. Tapi beliaunya justru “melelang” jabatan Plt Kades itu pada ASN Pemda. Barang siapa yang berminat jadi Plt Kades bisa diproses asalkan bayar upeti Rp 20 juta plus Rp 5 juta untuk perhektar tanah bengkok yang ada di desa tersebut.

Tentu saja tambahan syarat itu tak diumumkan terbuka, cukup TST-lah. Tapi di era medsos di mana dinding-dinding pun bisa mencatat perilaku orang, ulah Bu Bupati itu pada akhirnya sampai ke telinga KPK. Padahal mestinya kan “terobosan” kebijakan itu bisa dikonsultasikan ke Hasan Aminudin suaminya yang sebelumnya juga sudah menjadi bupati di tempat yang sama. Atau jangan-jangan suami memang merestui? Sebab Hasan Aminudin ikut ditangkap karena kerjasama dalam hal ini.

Paling aneh para ASN itu sendiri. Kenapa mereka tergiur jabatan Plt Kades yang seumur jagung? Sampai-sampai mau mengeluarkan dana Rp 25 jutaan. Apa targetnya menjadi Kades numpang lewat? Mau membangun kampung atau mau memanfaatkan Dana Desa yang setahunnya bisa teriama Rp 700-an juta bahkan Rp 1 miliar?

Sungguh pilihan konyol, namanya mburu uceng kelangan deleg. Sebab setelah kasus ini terungkap, jabatan Plt Kades tak jadi didapat, bahkan status PNS-nya juga akan hilang karena dipecat dan masuk penjara. Sangat disayangkan, di jaman milenial ini masih ada upeti-upeti untuk para bupati. Ini kan bukan bupati ketoprak. (Cantrik Metaram)