KPK: Hukuman Pimpinan Ringan Lukai Keadilan

Hukuman ringan, hanya pemotongan 40 persen dari gaji pokok atas pelanggaran yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengusik rasa keadilan publik.

SELAIN musim diskon vonis hukuman terhadap sejumlah koruptor kelas “kakap”,  rasa keadilan publik lagi-lagi tercederai  menyaksikan  hukuman ringan pada kasus pelanggaran yang dikenakan pada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili terbukti bersalah, karena sesuai Pasal 36 UU KPK, sebagai pimpinan KPK ia dilarang berhubungan dengan pihak berperkara dalam kasus lelang jabatan yakni Walikota Tg Balai, Sumatera Utara M. Syahrial yang proses peradilannya masih berlangsung.

Tidak sekedar bertemu, Lili juga merekomendasikan pengacara yang akan mendampingi Syahrial dan juga menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kerabatnya yang pernah menjadi plt Dirut PDAM Tirta Kualo, Tg. Balai untuk mendapatkan uang jasa.

Atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku pimpinAn KPK, Majelis Etik Dewas KPK dipimpin Tumpak Hatorangan beranggotakan  Albertina Ho dan Harjono dalam sidangnya (30/8) hanya mengenakan sanksi pemotongan 40 persen gaji pokoknya selama 12 bulan

Tentu saja sanksi pemotongan gaji pokoknya dari Rp4.620.000 per bulan menjadi Rp2.772.000 selama 12 bulan dianggap terlalu ringan, karena ia masih menerima sejumlah tunjangan (a.l jabatan, perumahan, kehormatan, Tunjangan Hari Tua dan asuransi) Rp 107.772.000 sebulan.

Hukuman bagi Lili sangat ringan jika dibandingkan dengan 75 pegawai yang sudah berkiprah cukup lama di KPK namun dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 51 orang dipecat dan 23 lainnya harus mengikuti program pembinaan.

“Yang dilakukan Lili tak hanya pelanggaran kode etik, tetapi ia bisa dijerat dengan hukuman pidana Pasal 36 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rochman.

Dilarang Bertemu

Pasal 36 ayat (1) UU TPK jelas-jelas menyebutkan, pimpinan KPK dilarang melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara TPK yang sedang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Sedangkan pelaku pelanggaran sesuai Pasal 36 ayat (1) tersebut dapat dijerat dengan Pasal 65 UU TPK dengan ancaman hukuman pidana paling lama lima tahun penjara.

Desakan agar Lili mengajukan pengunduran diri dan juga agar perkaranya diproses secara hukum pidana dilontarkan publik termasuk oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman, ICW dan mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Kinerja KPK pasca pemberlakuan revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 menjadi titik balik kiprah pemberantasan korupsi akibat sejumlah pasal yang mengekang kewenangannya seperti terkait penyadapan dan pengeledahan, pembentukan  Dewas, statusnya dari lembaga independen menjadi rumpun eksekutif dan status pegawainya menjadi ASN.

Selain ditandai minimnya aksi-aksi tangkap tangan (OTT) KPK juga diwarnai kasus pelanggaran etika oleh Ketuanya, Firli Bahuri yang bermewah-mewah dengan menyewa helikopter dan kini kasus Lily.

KPK juga d tengah polemik berkepanjangan setelah dilaporkan oleh Ombudsman terkait dugaan tindakan malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK dan juga oleh Komnas HAM yang melaporkan 11 poin pelanggaran HAM dalam kasus sama.

“Memprihatinkan, di tengah praktek korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) makin marak, KPK malah seolah-olah dikebiri  dan  diacak-acak”.