Politik Dinasti Bergelimang Upeti

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin yang juga pernah dua periode menjabat bupati Pobolinggo kena OTT KPK karena dugaan kasus jual-beli jabatan kades. Politik dinasti banyak melahirkan koruptor di negeri ini.

MEDIA diviralkan lagi oleh kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, anggota DPR-RI yang juga mantan bupati setempat dalam kasus dugaan jual-beli jabatan kepala desa.

Karir pasutri yang silih berganti jadi bupati tersebut terbilang moncer. Sang isteri, Puput yang semula bekerja sebagai staf di BPD Jatim terjun ke politik pada 2013 dan menggantikan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai bupati Probolinggo untuk dua periode (2014- 2019 dan 2019 – 2024) atau petahana.

Begitu pula sang suami, Hasan Aminuddin,  meniti karir sebagai anggota DPRD Probolinggo sejak 1992, Ketua DPRD 1999- 2003, bupati Probolinggo 2003 – 2008 dan 2008 – 2013, kini Wakil Ketua Komisi IV DPR dari F-Nasdem.

Dalam OTT KPK di di Probolonggo, Senin (30/8) Hasan dan Puput digelandang bersama beberapa camat dan kades. Modus operandinya, setiap ASN yang ingin diangkat meniadi Pj Kades wajib menyetor Rp20 juta dan semua calon harus melalui atau diparaf oleh Hasan.

Kasus politik dinasti kepala daerah yang cukup menonjol terjadi di Klaten, dimana jabatan bupati cukup dipegang bergantian antara dua pasutri.

Bupati Klaten semula dipegang oleh Haryanto Wibowo berpasangan dengan Wisnu Hardono sejak 2000. Lima tahun berlalu, pada 2005, Haryanto lengser, posisinya digantikan Sunarna, kader PDIP yang menjabat dua periode, (2005-2010, 2010 – 2015), wakilnya Sri Hartini yang notabene  isteri Harjanto.

Ketika periode jabatan Sunarna habis, Sri Hartini naik ke tampuk kepemimpinan. Pada 2016, dia dilantik bersama Sri Mulyani, istri  Sunarna, menjadi pasangan bupati perempuan satu-satunya di Indonesia.

Akhir 2016, Sri Hartini dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan(OTT) dalam kasus korupsi jual beli jabatan dan Sri Mulyani pun menggantikannya sampai 2020.

Ratusan jabatan di pemkab Klaten, mulai dari kepala dinas, camat kepala desa sampai kepala sekolah diperjual-belikan oleh Sri Hartini dengan berbagai tarif mulai dari Rp25 juta sampai ratusan juta rupiah.

Dari proyek jual-beli jabatan di lingkup Pemkab Klaten dan menyunat dana desa, Sri meraup Rp12 miliar, yang kemudian mengantarkannya menjadi penghuni ruang tahanan selama 11 tahun.

Sementara Harjanto juga pernah menjadi tersangka korupsi pengadaan buku paket pelajaran sekolah Rp4.7 milyar tanpa proses tender dan penjualan aset miik pemda, namun sampai meninggal kasusnya tak pernah diproses.

Kerajaan “Atut”

Politik dinasti paling melegenda dilakukan oleh mantan Gubernur Banten dua periode Ratu Atut Chosiyah belum tergoyahkan, bahkan setelah keluarganya menghabiskan dua periode jabatan kepala daerah, disambung dengan generasi berikutnya.

Keponakan Ratu Atut, Pilar Saga Ichsan, maju menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020 meneruskan dinasti Atut setelah istri adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengakhiri periode jabatan keduanya.

Pilar Saga berpasangan dengan calon wali kota Benyamin Davnie yang   merupakan wakil wali kota Tangsel bersama Airin sejak 2011,   mengalahkan pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati (keponakan Prabowo Subianto) dan pasangan calon Siti Nur Azizah (anak Ma’ruf Amin)-Ruhamaben.

Di Kab. Serang dan Kab. Pandeglang, keluarga Ratu Atut juga masih mengamankan posisinya. Adik kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah maju lagi menjadi calon bupati Serang dan menantu Tanto Warsono Arban (suami anak kandung Atut, Andiara Aprilia) juga maju lagi menjadi calon wakil bupati Pandeglang, sementara putera Atut, Andika Hazrumy adalah Wagub Banten yang masih menjabat sampai 2022.

Masih banyak lagi praktek dinasti politik yang mengantarkan suksesi kekuasaan bagi keturunan atau keluarga dengan cara-cara menyimpang seperti “money politics” atau tebar pesona yang berujung pada korupsi dan ekses negatif lainnya saat kekuasaan sudah diraih.

Nagara Institut pada Pilkada 2020 lalu saja mencatat ada 124 calon kepala daerah (cakada) yang terafiliasi dengan dinasti politik terdiri dari 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan delapan calon wakil wali kota, lima calon gubernur dan empat calon wagub.

Politik dinasti bisa tumbuh subur karena lemahnya infrastruktur politik terutama parpol yang mengantarkan kader-kadernya mengisi DPRD atau kepala daerah, sarat dengan nuansa transaksional.

Tanpa pembenahan parpol, mustahil politik dinasti yang antara lain “sukses” mencetak kader-kader korup di negeri ini bisa dibasmi.