Jatidiri & Kompetensi Amil

"Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan" - Aristoteles

Nana Sudiana, Sekjend FOZ dan Direktur IZI. (Dok. Pri)

Amil dan dunia zakat makin hari makin strategis posisinya. Sejumlah lembaga internasional, bahkan beberapa dari unsur PBB berlomba mendekat dan menjadi sahabat. Sejumlah kementrian pun tak segan kerjasama program dan bersinergi dengan para amil dan lembaganya.
 
Indonesia berdasar CAF di tahun 2018 dan 2021 adalah negeri paling dermawan. Bahkan di kalangan para aktivis lembaga sosial dan kemanusiaan global dianggap jadi negeri yang menyimpan pundi-pundi sandaran funding lembaga-lembaga amal.
 
Saat amil makin penting. Semakin strategis peran dan fungsinya. Kini muncul peneguhan negara akan profesi amil ini berupa telah lahir dan selesainya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.
 
SKKNI Pengelolaan Zakat di Indonesia telah  ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI pada tanggal 13 April 2021. Adapun judul lengkapnya SKKNI ini adalah : “Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat”. Judul di Surat Keputusan Kemenaker memang seperti itu, cukup panjang dan tak mudah dihapal. Secara singkat kita bisa menyebutnya SKKNI Pengelolaan Zakat.
 
Dengan adanya SKKNI Pengelolaan Zakat, maka dengan sendirinya akan menggeser fungsi SKK Khusus yang selama ini telah ada. SKK khusus soal zakat sebelumnya telah dikelola di LSP Keuangan Syariah (yang menjadi induk Forum Zakat dalam melakukan sertifikasi amil) dan LSP Baznas. 

Dengan telah lahirnya SKKNI ini, ia akan menjadi induk sertifikasi amil zakat secara nasional dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi amil zakat.

Dalam SKKNI ini ada 40 unit kompetensi yang ada yang akan diujikan sesuai tingkatan dan keperluan uji sertifikasi. Unit-unit kompetensi tadi sesungguhnya merupakan turunan dari tujuan utama pengelolaan zakat yakni, “Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat”.
 
Era Baru “Industri” Zakat
Ditengah kegembiraan munculnya SKKNI Pengelolaan Zakat yang diharapkan akan memperkuat daya tawar gerakan zakat, terselip kekhawatiran dari sejumlah amil. Muncul satu pertanyaan : “Apakah sertifikasi justru akan mendorong zakat menjadi sebuah “industri?”. Pertanyaan lain menyambung : “Apakah kehadiran sertifikasi yang massif tidak akan menggerus nilai-nilai kejuangan amil zakat?”.

Pertanyaan ikutan yang lain sebenarnya muncul, namun secara umum, arahnya sama. Ada kekhawatiran semakin massifnya sertifikasi yang akan diberlakukan malah akan memproduksi amil secara besar-besaran, bak sebuah industri manufaktur, yang justru bisa berakibat melimpahnya amil, namun justru tidak punya “ruh” sebagai amil sejati.  

Dengan daya dorong SKKNI bukan tidak mungkin akan melahirkan banyak lagi LSP dan instrumen lain yang akan menjadi pendukung lahirnya amil dari mekanisme “mesin sertifikasi”, bukan dari rahim perjuangan amil yang dibesarkan rahim OPZ yang telah teruji sejarah dan kiprahnya.

Kekhawatiran akan hal tadi, wajar saja. Namun harus pula disadari, bahwa ada nilai positif dari adanya sertifikasi lewat SKKNI ini, yakni ada standar yang sama dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang amil. Tak ada lagi dominasi elit di lembaga zakat, hanya karena ia lebih lama atau lebih senior. Karena urusan kompetensi, justru mengabaikan berapa lama anda ada dalam sebuah posisi.

Uji kompetensi membuka ruang baru, ada kesetaraan semua amil dalam mengelola zakat. Dengan alat uji yang ada, kemampuan kompetensi seseorang diukur dengan alat yang sama agar bisa obyektif dan terukur. Tak ada pengakuan, klaim dan narasi dominasi yang dimunculkan atas dasar lamanya seseorang di dalam pengelolaan zakat yang ada.

Berdebat serius, apakah sertifikasi ini peluang atau ancaman, saya kira tidak produktif. Apalagi misalnya ngotot menolak sertifikasi atas dasar ketakutan akan terjadinya produksi massif amil dan munculnya era industrialisasi zakat. Itu semua bisa dicarikan jalan tengahnya. Sebagaimana dulu sempat berkembang, bahwa ketika kapitalisme ini maju dan berkembang luas, maka sosialisme dan isme-isme lainnya akan hancur dan ditinggalkan. Faktanya, tidak terjadi seperti itu.

Perkembangan zakat yang akan mengarah pada era industrialisasi zakat, bisa diredam dengan menguatkan amil dalam balutan jati dirinya. Amil dan gerakan zakat boleh memajukan zakat dengan seluruh perangkat dan peluang kemajuan gerakan zakat, termasuk soal sertifikasi ini. Namun amil dan gerakan zakat tidak habis identitas dan jati dirinya.

Meneguhkan Jati Diri Amil

Jati diri, kadang disebut juga dengan istilah “identitas diri” merupakan ciri khas atau penanda yang merujuk pada seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Dalam dimensi jati diri ini tak hanya sesuatu yang tangible, terlihat nyata wujudnya. Ia juga bisa berupa kreasi akal, pikiran dan hasil budaya seseorang atu sebuah kelompok.
 
Jati diri ini melekat pada konsep manusia, ia yang lahir secara jasmani berupa materi yang terlihat nyata berupa wujud makhluk yang bernama manusia, saat yang sama juga ia mencakup aspek rohani yang tak kasat mata. Jati diri ini juga dalam konsep Jawa selaras dengan konsep “sejatining manungso”.

Dalam Islam, soal jati diri manusia ini ternyata simpel. Ia mencakup dua dimensi, sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah. Sebagai seorang hamba, tugasnya adalah  beribadah sesuai tuntunan dan ajaran yang telah digariskan, dan sebagai khalifah ia punya misi untuk memimpin diri dan sekitarnya agar selaras dengan nilai kehambaan. 

Dalam konteks amil zakat, tentu saja ia tidak lepas dari dimensi jati diri seorang muslim. Ia bebas berkiprah dalam pengelolaan urusan zakat, namun tidak keluar dari bingkai jatidirinya. Dan untuk memperkuat jati diri, diperlukan ekosistem yang mendukung agar nilai-nilai ini tidak tergerus atau malah habis.

Diperlukan lingkungan amil zakat yang bersepakat untuk terus menjaga dan merawat jatidiri amil ini ditengah dorongan kuatnya perkembangan kehidupan sosial politik masyarakat. Termasuk dalam hal ini pula, perlu ada mekanisme dan kemampuan bertahan bersama dari ekosistem yang ada, agar dorongan industrialisasi zakat tidak mengikis moral dan jatidiri amil.

Para pimpinan amil, amil senior dan para penggerak dan inovator dunia zakat perlu merumuskan kembali akan turunan nilai-nilai jatidiri amil ini agar bisa terus relevan dan kuat menghadapi godaan jaman yang makin tak mudah. Teknologi memang makin maju, tapi ternyata modernitas makin menjauhkan manusia dari esensi kehidupan-nya. Manusia kini semakin disibukan urusan orang lain, pada saat yang sama, ia mengemis perhatian lewat status sosial media yang ia punya.

Para amil harus membangun harmonisasi gerakan untuk menjaga dan merawat akal sehat para amil, juga meneguhkan jatidirinya yang didukung perangkat-perangkat yang sistematis dalam pengelolaan sumber data yang dimilikinya. Termasuk dalam soal SDM Amil masing-masing. 

Amil yang sehat dan kuat, biasanya berasal bukan dari inkubator, atau laboratorium instan yang melahirkannya. Amil yang kuat jasmani dan ruhaninya, lahir dari ekstraksi perjalanan yang tidak sebentar. Ia ditempa kesulitan, kegagalan bahkan kekurangan fasilitas. Dengan semua kesusahan yang ada, seorang amil akhirnya akan kreatif, inovatif dan tangguh ( agile). Ia akan mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cuaca langit-langit zakat yang kadang tak selalu landai.

Amil zakat yang telah terbentuk jati diri-nya, ia akan dengan mudah menjawab pertanyaan : 
“Siapakah aku?”
“Apa tugasku sebagai amil?”
“Mau ke mana tujuanku sebagai amil?”

Walau Tiga pertanyaan di atas seolah simple dan mudah dijawab. Namun bila seorang amil jatidirinya belum terbentuk optimal, ia tidak bisa menjawab secara tepat.

Amil Yang Kehilangan Jati Diri
Dibalik “kemeriahan” dunia zakat, ada sejumlah amil yang kehilangan jati diri. Bisa jadi para amil yang secara fisik tampak sibuk, sejatinya ia kosong dari esensi. Entah sibuknya mencari apa.

Soal kerja sebagai amil ini, telah digariskan dengan jelas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Di sana dijelaskan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut : beragama Islam, akil balig, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat, serta kuat jiwa dan raga. Penjelasan bagian akhir ini cukup jelas, amil harus memiliki keuatan paripurna, sehat jiwa dan raganya.

Bila amil-amil ini tak mendalam memahami jatidirinya, juga enggan memahami dirinya dihadapan Tuhan dan alam ini. Level dia sejatinya masih taraf magang jadi amil. Ia tidak akan menemukan kebahagiaan menjadi amil, karena ia tidak menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan-nya sebagai seorang amil.

Sepanjang seorang amil belum menguasai dan memahami dengan penuh kesungguhan akan jati dirinya, maka ia dipastikan akan terjebak kesibukan kerja semata. Kebahagiaan akan ia lewatkan dihatinya, ia seolah merasa terus haus perhatian dan tepuk tangan orang lain.

Amil dan lembaga-lembaga yang pencarian jatidirinya belum utuh, malah akan sibuk mencari pujian dan penghargaan. Kalau perlu, apapun dan berapapun harga yang harus ia kekuarkan, ia akan penuhi. Bisa jadi situasinya memang mendesaknya memasuki “Jebakan Popularitas” yang tak bisa dihindari.

Alasan OPZ mengejar popularitas memang tak salah. Apalagi ini punya rasionalisasinya bila dihubungkan dengan soal peluang kapitalisasi pasar zakat yang ada. Yang keliru adalah kalau ada lembaga yang maju terus ke depan, namun ia tak paham soal esensi untuk apa ia ada dan apa mandat peran yang akan ia lakukan. Ia akan eksis, mungkin juga membesar, namun karena tanpa kedalaman pemahaman yang dimilikinya malah bisa blunder dan muter-muter.

Bila ada OPZ yang masih galau dalam mengelola lembaganya, bisa jadi ibarat anak remaja, ia masih dalam fase mencari jati diri. OPZ yang masih masuk fase ini seringkali masih sibuk soal simbol atau status. Lembaga seperti ini masih menghabiskan banyak waktu untuk membangun identitasnya melalui simbol status. 

OPZ yang masih suka galau, mereka akan berkutat dalam urusan atribut dan berusaha menunjukan status sosial lembaganya ditengah komunitas mereka. Benda-benda dan sesuatu yang menunjukan capaian prestasi (lomba, survey, award atau sejenisnya) menjadi penting untuk mengokohkan perasaan superior mereka.

OPZ yang sudah kokoh dalam soal jatidirinya akan fokus bekerja dan tak terlalu terganggu dengan kebisingan pendapat dan penilaian orang lain. Mereka akan terus bekerja dan terus mengukur tingkat keberhasilan-nya dengan alat ukur yang obyektif dan jelas. Mereka juga secara rutin melakukan refleksi dan introspeksi organisasi.

Dengan memahami jati diri secara baik, memahami kita ini siapa, tugas apa yang kita emban, dan kemana arah yang akan kita tuju, kita dapat mengenal diri dan memahami arti kehidupan sebagai amil dengan lebih semangat dan bermanfaat. 

Akhirnya… 
Hari-hari ini SKKNI sudah ada. Dan dengan ditetapkannya SKKNI Pengelolaan Zakat, maka secara nasional akan segera menjadi acuan, bahkan secara bertahap akan menjadi wajib bagi amil seluruh Indonesia. Di dalamnya juga akan segera disusun jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi. 

Kita di situasi ini, tak bisa menolak perubahan yang akan memasuki dunia zakat. Yang ada justru OPZ-OPZ secara organisasi harus bersifat agile dan lentur terhadap semua tekanan dan dinamika, sehingga kita bisa dengan mudah beradaptasi dengan situasi yang terjadi. 

Saat ini yang akan hidup panjang dan sustained, bukan yang paling kuat dan hebat, namun justru yang paling adaptif. Yang paling mampu bekerja sama dan membangun kolaborasi untuk meluaskan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat dan bangsa.

#Semarang-Jakarta, akhir Agustus 2021