Perundungan pun Harus Diurus Presiden

MS, pegawai KPI, mengalami perundungan dan pelecehan sksual oleh sejumlah senior di kantornya sejak 2011. Kasusnya viral setelah ia mengadukan ke Presiden Jokowi pekan lalu (3/9)

KASUS perundungan yang dialami pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) MS dalam perspektif lebih luas membuktikan bahwa persoalan kekerasan seksual semacam itu pun baru diproses hukum setelah dilaporkan pada presiden.

Menurut pengakuan MS,  ia mengalami perundungan dan pelecehan oleh senior-senior sejawatnya di kantor sejak 2011 dan sudah mengadukannya kepada atasan bersangkutan dan juga melapor pada polisi, tetapi tidak ditanggapi.

Kasusnya baru menjadi viral di medsos setelah ia melayangkan surat terbuka pada Presiden Jokowi berjudul “Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI” memuat permohonan tolong pada kepala negara atas perundungan yang dialaminya.

MS yang sudah berkeluarga dan memiliki satu anak mengaku dirundung oleh tujuh seniornya di kantor mulai dari kepalanya dipegang pelaku, ditelanjangi  bahkan sampai mengalami kekerasan fisik yang direkam oleh para pelaku sehingga membuatnya stress dan trauma berkepanjangan.

Korban pernah melapor ke Komnas HAM pada 2017 tetapi menurut pengakuannya cuma disarankan untuk lapor ke polisi, lalu dua tahun kemudian ia melapor ke polisi yang juga hanya menyarankan agar ia mengadukan saja kepada atasan.

“Lebih baik adukan dulu pada atasan, diselesaikan secara internal, “ tutur MS menirukan petunjuk polisi, lalu saat ia mengadu ke atasan, pelaku baru dipindahkan ke bagian lain, namun tidak dikenakan sanksi apa pun. MS kembali melapor ke polisi pada 2020, namun lagi-lagi laporannya tidak ditanggapi.

Sementara Ketua KPI Agung Suprio ketika dicecar media telah terjadi pembiaran di kantornya, berkilah bahwa saat kejadian itu ia belum memimpin KPI.

“Peristiwanya terjadi pada rentang waktu panjang, saya sendiri baru di KPI tahun 1919, jadi nanti kita selidiki dulu apa dia sudah melapor ke atasannya, “ kata Agung.

Baru setelah ramai diviralkan, kelima terduga pelaku dibebaskan dari pekerjaannya dan Agung mendukung proses kasus tersebut ke jalur hukum serta menyiapkan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban.

Sedangkan penggiat medsos dr. Tirta meminta agar pimpinan KPI mengundurkan diri, karena peristiwa tersebut merupakan aib bagi lembaga KPI sehingga orang tidak mempercayainya lagi.

Dalam perspektif lain, kasus yang menimpa MS juga mencerminkan sulitnya korban kekerasan seksual atau perundungan mencari keadilan karena abainya aparat penegak hukum, lingkungan kerja dan juga   institusi terkait seperti Komnas HAM.

Memprihatinkan, jika mengenai soal pribadi seperti itu saja, korban harus mengadu pada presiden.