Kasus Munir Akan kah Terkubur Selamanya?

Sudah 17 tahun berlalu, akteur intelektual pembunuhan aktivis HAM Munir Thalib masih misteri. Jika Komnas HAM tidak menetapkan kasusnya sebagai pelanggaran HAM berat, proses hukumnya menjadi daluwarsa tahun depan.

KEMATIAN aktivis kondang HAM Munir Said Thalib akibat diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam sudah 17 tahun berlalu, tepatnya pada 7 September 2004, namun auktor intelektual pelakunya sampai  hari ini masih diselimuti kabut misteri.

Munir yang menghembuskan nafasnya akibat racun senyawa arsenikum berdasar hasil Temuan Pencari Fakta (TPF) bentukan Presiden Susilo B Yudhoyono pada 2004  diduga akibat konspirasi melibatkan penguasa saat itu.

Salah satu pelaksana lapangan pilot merangkap Security Aviation   Garuda Indonesia Pollycarpus yang terbukti menaruh racun pada makanan Munir, divonis 14 tahun penjara dan sudah bebas.

Dirut Garuda saat itu Indra Setiawan yang menerbitkan surat tugas bagi Pollycarpus  dihukum setahun penjara, sementara Deputi V BIN Muchdi PR divonis bebas, namun akteur intelektualisnya belum tersingkap.

Yang mencemaskan, sesuai Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 KUHP, hak penuntutan perkara dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup dianggap gugur karena kadaluwarsa setelah 18 tahun, atau berarti peluang untuk melanjutkan proses perkaranya hanya tersisa setahun lagi.

Pasal itu sendiri bisa diabaikan jika Komnas HAM menetapkan perkara pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM dan sejauh ini permohonan untuk itu sudah dilayangkan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) pada 7 September 2020 dan diulangi lagi, Senin  9 September lalu.

Namun sejauh ini, tujuh komisioner Komnas HAM belum bersuara bulat untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM berat sesuai permohonan KASUM.

Sementara mantan anggota TPF Usman Hamid menilai, hasil temuan TPF dan fakta persidangan sebelumnya menguak keterlibatan negara dalam pembunuhan Munir dengan terang benderang, sehingga penuntasan perkaranya harus menggunakan cara luar biasa, a.l. menetapkannya sebagai pelanggaran HAM.

“Ini kasus pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang bisa masuk dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, “ ujarnya. Maksudnya, kasus ini tidak terhalang pasal 78 Ayat (1) Angka 4 KUHP yang dianggap daluwarsa dalam 18 tahun.

Namun Sekjen KASUM Bivitri Susanti berpendapat, menyaksikan gelagat aparat penegak hukum, tidak mustahil kasus pembunuhan Munir tersebut tetap akan dianggap kedaluwarsa sehingga perkaranya bakal terkubur selamanya.

Jika itu terjadi,sangat disayangkan, karena akan meninggalkan legacy buruk terkait penegakan hukum bagi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai sukses di berbagai sektor  pembangunan lainnya.

Masih ada secercah asa, siapa tahu ketujuh komisioner Komnas HAM dalam waktu tersisa satu tahun ini  kompak untuk  menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat sehingga bisa diteruskan proses hukumnya. Wallahualam!