Menagih Janji Taliban

Mullah Hasan Akhund, tokoh garis keras Taliban diangkat jadi PM adinterim Afghanistan. Kabinet baru yang jauh dari inklusif dan tidak menyertakan perempuan agaknya sulit diterima int'l terutama pihak Barat seperti AS dan Uni Eropa.

TALIBAN  dinilai ingkar janji untuk mengubah tampilan dan kebijakan jika berkuasa di Afghanistan seperti yang dinyatakan pemimpin mereka saat baru berhasil merebut dan menguasai Kabul dari rezim pemerintah Ashraf Ghani pertengahan Agustus lalu.

Hal itu paling tidak tercermin dari susunan anggota kabinet Afghanistan yang diumumkan, Rabu (8/9) terdiri dari muka muka lama dari aliran garis keras dan jauh dari sifat inklusif menyertakan berbagai pihak, juga tidak merepresentasikan kaum perempuan sesuai janji mereka.

Mullah Hasan Akhund – tangan kanan pendiri Taliban sekaligus presiden Afghanistan di bawah Taliban (1996 – 2001) seteah mereka berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dan sebelum digusur Amerika Serikat akhir 2001 – diangkat menjadi Perdana Menteri Ad interim.

Akhund yang merupakan tokoh konservatif sebelumnya menjabat Ketua Dewan Shura yakni kelompok cendekiawan muslim sebagai otoritas pengambil keputusan tertinggi Taliban.

Dalam pemerintahan pertama Taliban sebelumnya, Akhund yang masuk daftar hitam sanksi yang dijatuhkan PBB diangkat sebagai mendagri, kemudian dipromoikan lagi menjadi wakil perdana menteri, sementara kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar Mullah Abdul Ghani Baradar ditunjuk sebagai wakil PM dalam kabinet terdiri dari 25 menteri dan 12 Dewan Shura.

Tokoh lain yang diincar Dinas Rahasia AS (FBI) karena keterlibatannya dalam sejumlah serangan bunuh diri dan hubungannya dengan kelompok teroris Al-Qaeda, Sirajuddin Haqqani yang juga putera pendiri jaringan Haqqani yang dicap teroris oleh AS diangkat menjadi mendagri.

Janji perubahan tampilan Taliban dilontarkan oleh pemimpin tertingginya Haibatullah Akhundzada ang menyebutkan mereka akan komit terhadap hukum, perjanjian dan kesepakatan  internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sementara Ketua kelompok UN Women yang memperjuangkan kesetaraan gender, Pramila Patten menilai, absennya perempuan di kabinet baru menimbulkan pertanyaan terkait komitmen dan janji Taliban untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan.

Di tengah keterpurukan ekonomi Afghanistan saat ini, keterbukaan dan perubahan tampilan seta kebijakan Taliban tentu diharapkan akan mendorong bantuan internasional terutama AS dan negara-negara Barat lainnya dan juga lembaga-lembaga dunia.

Uni Eropa sendiri bersikap skeptis dan menganggap Taliban gagal memenuhi janjinya untuk membentuk pemerintah inklusif dengan menyertakan berbagai aliran, elemen dan etnis lain selain Pashtun di Afghanistan.

Di dalam negeri, kelompok-kelompok yang berseberangan seperti Mujahiddin yang masih menguasai Lembah Pantsir didukung pasukan Nasional Afghanistan harus diperhitungkan, juga kelompok NIIS yang sulit diatur.

Tanpa dukungan luas dari dalam dan luar negeri,  sampai kapan Taliban mampu  mempertahankan kekuasaannya?

 

 

 

 

 

Menagih Janji Taliban

TALIBAN  dinilai ingkar janji untuk mengubah tampilan dan kebijakan mereka jika berkuasa di Afghanistan seperti yang dinyatakan pemimpin mereka saat baru berhasil menguasai Kabul beberapa pekan lalu.

Hal itu paling tidak tercermin dari susunan anggota kabinet Afghanistan yang diumumkan, Rabu (8/9) terdiri dari muka muka lama yang jauh dari inklusif menyertakan berbagai pihak, juga representasi kaum perempuan sesuai janji mereka.

Mullah Hasan Akhund, tangan kanan pendiri Taliban sekaligus presiden Afghanistan di bawah Taliban (1996 – 2001) seteah mereka berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dan sebelum digusur Amerika Serikat akhir 2001 diangkat menjadi Perdana Menteri Ad interim.

Akhund yang merupakan tokoh konservatif sebelumnya menjabat Ketua Dewan Syura yakni kelompok cendekiawan muslim sebagai otoritas pengambil keputusan tertinggi Taliban.

Dalam pemerintahan Taliban sebelumnya, Akhund yang masuk daftar hitam sanksi yang dijatuhkan PBB diangkat sebagai mendagri, kemudian dipromoikan lagi menjadi wakil perdana menteri.

Sementara kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar Mullah Abdul Ghani Baradar ditunjuk sebagai wakil PM dalam kabinet terdiri dari 25 menteri dan 12 Dewan Shura.

Tokoh lain yang diincar Dinas Rahasia AS (FBI) karena keterlibatannya dalam sejumlah serangan bunuh diri dan hubungannya dengan kelompok teroris Al-Qaeda, Sirajuddin Haqqani yang juga putera pendiri jaringan Haqqani yang dicap teroris oleh AS.

Janji perubahan tampilan Taliban dilontarkan oleh pemimpin tertingginya Haibatullah Akhundzada ang menyebutkan mereka akan komit terhadap hukum, perjanjian dan kesepakatan  internasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sementara Ketua kelompok UN Women yang memperjuangkan kesetaraan gender, Pramila Patten menilai, absennya perempuan di kabinet baru menimbulkan pertanyaan terkait komitmen dan janji Taliban untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan.

Di tengah keterpurukan ekonomi Afghanistan saat ini, keterbukaan dan perubahan tampilan seta kebijakan Taliban tentu diharapkan akan mendorong bantuan internasional terutama AS dan negara-negara Barat lainnya dan juga lembaga-lembaga dunia.

Uni Eropa sendiri bersikap skeptis dan menganggap Taliban gagal memenuhi janjinya untuk membentuk pemerintah inklusif dengan menyertakan berbagai aliran, elemen dna etnis di Afghanistan.

Di dalam negeri, kelompok-kelompok yang berseberangan seperti Mujahiddin yang masih menguasai Lembah Pantsir didukung pasukan Nasional Afghanistan harus diperhitungkan, juga kelompok NIIS yang sulit diatur.

Tanpa dukungan luas dari dalam dan luar negeri,  sampai kapan Taliban akan mempertahankan kekuasaannya?