Polemik TWK Berakhir?

KPK menganggap persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memicu pro-kontra dianggap selesai setelah MA dan MK menyatakan tidak ada pelanggaran. Namun banyak pihak yang tidak puas sehingga diragukan polemik tak berlanjut.

KPK menganggap persoalan terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial dan menuai polemik sudah tuntas dengan terbitnya ketetapan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

MA dalam keputusannya, menolak  pengajuan uji materi terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN yang disampaikan oleh mantan wadah pegawai KPK Yudi Purnomo dan Farid Andhika.

Alasannya, peraturan KPK No, 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan menganggap tindak lanjut terkait TWK menjadi kewenangan KPK.

Sebelumnya MK juga menolak uji materi terkait alih status pegawai KPK menjdi ASN karena seperti yang disebutkan dalam pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69 C UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK karena hal itu dinilai tidak bertentangan dengan UUD.

Ketentuan alih status pegawai KPK menjadi ASN juga dinilai MK bukan tindakan diskriminatif karena tidak berlaku bagi seluruh pegawai KPK dan jika ada pegawai yang tidak lolos TWK bukan persoalan konstitusional.

Mengacu ketetapan MK dan MA, KPK selanjutnya  akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN tentang alih status  pegawai KPK menjadi ASN sesuai perundang-undangan yang berlaku.

75 Pegawai Tidak Lolos TWK

Polemik mengemuka saat KPK memutuskan 75  dari 1.349  pegawai KPK dinilai tidak lolos TWK, padahal sebagian adalah para penyidik senior yang telah menunjukkan dedikasinya dalam operasi-operasi OTT KPK.

Semula 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak bisa dialihkan menjadi ASN, lalu diubah, hanya 51 orang  yang dinyatakan nilainya “merah” sehingga tidak bisa dibina lagi alias dipecat, 24 lainnya harus mengikuti program Bela Negara dan pembinaan

Presiden Jokowi sediri sebelumnya mewanti-wanti agar TWK tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib pegawai KPK dan meminta agar 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tak dipecat.

Namun banyak pihak menyayangkan, Jokowi bergeming setelah Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK dan ORI dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

LHAP ORI menyebutkan, terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan TWK termasuk substansi pertanyaan yang dilontarkan tim penguji yang dianggap melanggar privasi dan adanya sejumlah kejanggalan lainnya.

Komnas HAM menemukan dugaan 11 poin pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK yang digelar pimpinan KPK terkait alih status 1.349 pegawainya  menjadi ASN sesuai pasal-pasal pada revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis, Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM, baik di sisi kebijakan, tindakan mau pun perlakuan dan ucapan dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan, “ kata  Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan.

Akhiri Ketidakpastian Hukum?

Sebaliknya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengapresiasi keputusan MK dan MA yang dinilai telah mengakhiri kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum akibat adanya lembaga (ORI dan Komnas HAM-red) yang merasa memiliki kewenangan seperti MK dan MA dalam menguji keabsahan peraturan perundang-undangan.

Namun Peneliti Pusat Kaian Anti Korupsi UGM Zaenur Rohman menilai, sikap KPK dan BKN keliru dan mengingatkan MA dan MK yang keputusannya hanya sebatas pengujian aturan terkait bertentangan atau tidaknya alih status pegawai KPK dengan peraturan di atasnya.

“Jadi apa pun putusan MK dan MA seharusnya tidak menegasikan temuan ORI dan Komnas HAM serta rekomendasi yang mereka terbitkan, “ tandasnya.

Lebih jauh Zaenur mengatakan, putusan MK dan MA tidak bisa dijadikan legitimasi, justifikasi, pembenaran terhadap pelaksanaan TWK oleh KPK yang sarat dengan pelanggaran HAM dan maladministrasi.

Zaenur juga mengingatkan, jika KPK dan BKN tidak mau melaksanakan rekomendasi HAM dan ORI, Presiden Jokowi seharusnya mengambil alih dan melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Arahan Presiden Jokowi (yang mengingatkan TWK tidak dijadikan dasar menentukan nasib pegawai KPK-re) jadi pidato tanpa makna, jika KPK dan BKN tidak mengindahkannya, “ kata Zaenur.

Entah apa yang ada di fikiran presiden, karena soal penegakan hukum juga merupakan salah satu legacy yang bakal diwariskannya nanti pada bangsa dan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPK vs ORI, “Bola” di Tangan  Jokowi

POLEMIK berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  terhadap pegawai KPK agaknya hanya bisa dituntaskan jika Presiden Jokowi  turun tangan.

Komnas HAM menemukan dugaan 11 poin pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK yang digelar pimpinan KPK terkait alih status 1.349 pegawainya  menjadi ASN sesuai pasal-pasal dalam revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis, Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM, baik ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan mau pun perlakuan dan ucapan dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan, “ kata  Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan.

Ke-11 pelanggaran HAM yakni Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum, Hak Perempuan, Hak Kebebasan  dan Diskriminasi (Ras dan Etnis), Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Informasi Publik, Hak atas Privasi, Hak untuk Berserikat dan Berkumpul, Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan dan Hak atas Kebebasan Berpendapat.

Terkait Hak Perempuan misalnya, Komnas HAM menilai, terjadi tindakan yang merendahkan dan melecehkan perempuan dalam proses assesment berupa kekerasan verbal dan pelangaran Hak atas Perempuan yang dijamin dalam pasal 49 UU tentang HAM dan UU No 7 tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tentang HAM.

 

Dalam pelaksanaan TWK, Komnas HAM juga menduga adanya niat pimpinan KPK untuk menyingkirkan 75  pegawainya yang diberi label atau stigma sebagai kelompok “Taliban”.

Semula 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak bisa dialih fungsikan menjadi ASN, lalu diubah, hanya 51 orang  yang dinyatakan nilainya “merah” sehingga tidak bisa dibina lagi alias diberhentikan, 24 lainnya harus mengikuti program Bela Negara dan pembinaan

Salah satu rekomendasi Komnas HAM memuat pemulihan status pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN KPK sesuai pesan Presiden Jokowi sebelumnya yang menekankan, hasil tes tidak boleh dijadikan dasar kelulusan seleksi ASN.

Untuk itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Rabu lalu (18/8) berencana melaporkan temuan pelanggaran HAM terkait TWK terhadap pegawai KPK itu. “Sesegera mungkin, rencananya Minggu depan, “ ujarnya.

Mengadu ke ORI

Konflik bermula setelah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK mengadu pada Ombudsman yang kemudian berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) meminta KPK melakukan tindakan korektif.

Sebaliknya KPK keberatan menindaklanjuti tindakan korektif yang disebutkan dalam LAHP ORI, sebaliknya  justeru menilai ORI melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK tidak tunduk pada lembaga mana pun, “ kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat itu.

LAHP ORI, di mata KPK tidak berdasar bukti keterangan terlapor, saksi dan ahli, dan selain itu, KPK menilai ORI tidak konsisten dan tak logis karena temuan dan tindakan korektif tidak berkorelasi.

Sedangkan terkait urusan mutasi dan kepegawaian, menurut Ghufron, adalah urusan internal KPK sehingga kalau dipersoalkan, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ghufron juga menilai, pandangan ORI yang menyebutkan KPK tidak patut menerbitkan SK KPK No. 652/2021 karena merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN tidak ada dasar hukumnya.

“Kami keberatan meninadklanjuti  tindakan korektif yang diminta  Ombudsman. KPK tidak tunduk dan tidak di bawah instansi mana pun serta tidak bisa diintervensi kekuaan apa pun, “ tandas Ghufron.

Keputusan KPK menolak melaksanakan tindakan korektif ORI yang tertuang dalam LAHP tak pelak lagi menuai kritik banyak  pihak, termasuk  para pegawai nonaktif KPK selaku pelapor terjadinya malaadministrasi.

“Apa masih bisa dipercaya, pimpinan KPK menjaga kepentingan pegawai KPK? Saya melihatnya jauh sekali dan enggak ada faktanya,” ucap salah satu penyidik senior KPK yang dinilai tidak lulus TWK, Novel Baswedan.

Bayangi Kepemimpinan Jokowi

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azjumardi Azra mengingatkan, jika Presiden Jokowi dalam kedudukannya sebagai pembina ASN tidak mengambil alih, kasus ini bakal  membayanginya sampai akhir masa jabatannya pada 2024 nanti

“Bakal menjadi warisan buruk karena Jokowi dianggap gagal menunjukkan kemauan politiknya dalam pemberantasan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dari KKN seperti diamanatkan reformasi, “ ujarnya.

Sejauh ini, Jokowi bergeming, sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengisyaratkan presiden tidak ingin melibatkan diri dalam polemik tersebut karena ia menganggap silang pendapat antara KPK, ORI dan Komnas HAM cukup diselesaikan antara pejabat berwenang.

“Dalam struktur organisasi ada kotak berisi pejabat, deskripsi tugas dan tanggung jawabnya. Jangan semua dilarikan kepada presiden, “ ujarnya.

KPK sendiri menyatakan menghormati hasil penelitian  Komnas HAM terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawainya yang dinilai melanggar HAM itu.

“KPK menghormati hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait alih status pegawai KPK yang telah disampaikan kepada publik hari ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (16/8).

Namun menurut dia, KPK belum menerima hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tersebut sehingga akan mempelajari dulu secara rinci hasil temuan dan saran Komnas HAM itu.

Sebaliknya ia juga menegaskan, proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan UU yang berlaku dan pada pelaksanaanya pun sesuai peraturan termasuk keputusan MK dan amanat presiden serta melibatkan kementerian dan lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam prosesnya.

Sejak awal, menurut dia, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan tanpa dasar, namun sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang telah sah berlaku yakni UU No. 19 tahun 2019, PP No. 41 tahun 2020 dan Perkom No 1 Tahun 2021.

“Lagipula, pelaksanaan TWK sedang dan masih menjadi obyek pemeriksaan oleh MA dan MK, sehingga sepatutnya kita menunggu hasilnya untuk mengetahui apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status telah sesuai peraturan atau belum, “ tutur Ali.

Sebelumnya Komnas HAM mengumumkan hasil kajian laporan yang dilakukan salah satu komisoner KPK Novel Baswedan dkk terkait polemik TWK pagawai KPK yang dinyatakan terdapat 11 pelanggaran HAM.

Konflik antara KPK dengan ORI dan Komnas HAM terjadi di tengah rendahnya kinerja KPK terutama minimnya hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dan juga pelanggaran etika yang dilakukannya saat pulang kampung dengan helikopter.

“Bola” ada di tangan Jokowi, ditunggu keputusannya yang juga bakal menjadi legacy langkah pemberantasan korupsi selama era kepemimpinanya.

 

 

 

 

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap guna menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai, satu-satunya sikap yang bisa diambil Jokowi adalah dengan melantik 57 pegawai yang gagal dalam TWK. Hal itu sesuai rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.

“Bagi ICW, satu-satunya solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Kurnia dalam keterangan resminya, pada Minggu (29/8).

Kurnia turut mendesak Jokowi segera menjatuhkan sanksi kepada para komisioner KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pilihan Redaksi

Komisi Informasi Gelar Sidang Perdana Hasil TWK 13 September
Emil Salim Kritik Ambisi Bangun Ibu Kota Baru ke Mahfud MD
Moeldoko soal TWK: Langkah KPK Sesuai Keinginan Presiden

Menurut Kurnia, selain mengingkari instruksi Presiden, para pimpinan dua lembaga itu juga tak mematuhi rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan maladministrasi sesuai temuan Ombudsman, dan melakukan pelanggaran HAM sesuai temuan Komnas HAM.

“Hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK,” kata Kurnia.

Hasil TWK KPK menyatakan 57 pegawai hingga saat ini tak bisa menjadi ASN karena dianggap terlalu merah.

Belakangan,

Hasilnya, Komnas HAM menyatakan KPKK telah melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan, Ombudsman mendapati temuan KPK melakukan maladministrasi karena telah mengganti tanggal perjanjian kontrak TWK.

Sementara itu, Istana melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut mengingatkan agar tak menyeret Presiden Jokowi dalam polemik TWK KPK. Ia menyampaikan polemik itu sudah jadi tanggung jawab pimpinan KPK dan BKN.

“KPK sudah melakukan langkah-langkah ya seperti apa yang diinginkan oleh Presiden bahwa untuk penanganan terhadap mereka kemarin sudah selesai,” ungkap Moeldoko dalam program Newscast CNN Indonesia TV, Jumat (27/8).

(thr/ard)

Presiden Jokowi diminta tak mengabaikan polemik tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah seorang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, Rieswin Rachwell berharap, Presiden menaruh perhatian terhadap persoalan ini. “Semoga Bapak Presiden menaruh atensi penuh terhadap upaya ini,” kata Rieswin dalam konferensi pers yang diselenggarakan YLBHI, Minggu (29/8/2021). Ia mengatakan, suatu negara tidak dapat berjalan baik tanpa pemberantasan korupsi yang benar. Hal ini bertalian juga dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Apalagi, kata dia, Komnas HAM telah menemukan adanya 11 bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Baca juga: Presiden Dinilai Tak Perlu Tunggu Putusan MA dan MK Terkait Polemik TWK Pegawai KPK Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email “Negara yang melanggengkan praktik pelanggaran HAM, biasanya melanggengkan praktik korupsi juga,” ucapnya. Ia berpendapat, pelaksanaan TWK semata untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang memiliki pandangan berbeda. Rieswin pun mengatakan, hingga saat ini ia tidak pernah tahu penilaian dalam TWK, yang membuat dirinya bersama 74 orang lainnya dinyatakan tidak lolos. “Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa ini adalah suatu upaya penyingkiran terhadap pegawai-pegawai KPK yang mungkin dirasa para pelaku TWK dan pelemahan ini adalah orang-orang yang barangkali memang sulit diatur,” ujarnya. Baca juga: Polemik TWK KPK, Presiden Tunggu Putusan MA dan MK Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyampaikan, Presiden Jokowi menghormati rekomendasi Komnas HAM dan temuan ORI terkait pelaksanaan TWK pegawai KPK. Namun, Presiden belum akan melaksanakannya. Presiden masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atas gugatan terhadap peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sikap ini sama seperti pimpinan KPK.

 

 

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Joko Widodo menghormati rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan temuan Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati demikian, presiden belum akan melaksanakannya. Jokowi, kata Dini, masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Mengingat pada saat ini sedang berlangsung proses hukum di MK dan MA terkait isu ini, kita hormati proses hukum tersebut dan kita tunggu hasil putusan MK dan MA,” kata Dini dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021). Sikap yang diambil Jokowi itu selaras dengan langkah para pimpinan KPK. Baca juga: Pegawai KPK Nonaktif Kirim Surat ke Jokowi Minta Pengangkatan Jadi ASN Presiden, kata Dini, berharap dan percaya bahwa MK dan MA bakal memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Dini pun menegaskan bahwa arahan Jokowi terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK tidak berubah. Arahan yang dimaksud yakni meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK sebagaimana putusan uji materi MK mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. ”Arahan presiden terkait hal pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah,” kata Dini.