Konflik Myanmar Makin Dalam

Myanmar di ambang perang saudara setelah kelompok perlawanan yang tergabung dalam Front Persatuan Nasional (NUG) menyatakan deklarasi perang pada rezim junta militer 7 Sept. lalu.

KEMELUT politik internal Myanmar pasca kudeta oleh junta militer terhadap pemerintah sipil 1 Februari lalu alih-alih mereda, malah ditandai pernyataan perang oleh kelompok perlawanan pada 7 September lalu.

Pernyataan perang disampaikan Pj Ketua Kelompok perlawanan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) Duwa Lashi La, Jumat lalu (7/9) sehingga mengandaskan gencatan senjata prakasa ASEAN  yang disepakati beberapa hari sebelumnya.

Paling tidak 20 korban tewas saat satuan militer (Tatmadaw) berkekuatan satu kompi (100 personil) menyerbu Desa Myin Thar di pinggiran Sungai Irawadi di dekat kota Gangaw, wilayah Magway, Myanmar tengah beberapa hari lalu.

Operasi yang disebut sebagai pengamanan wilayah di Desa Myin Thar dan desa-desa sekitarnya sempat mendapat perlawanan dari milisi pertahanan setempat, namun tanpa persenjataan yang memadai, perlawanan mereka mudah dipatahkan.

Seorang saksi mata mengungkapkan, tentara membombardir desa dengan artileri dan membakar sejumlah rumah penduduk yang dicurigai, dan ia sendiri mengaku kehilangah tiga puteranya. BBC dan media Irawadi juga membenarkan kejadian itu.

Gelombang unjuk rasa menentang rezim junta yang digelar tanpa henti di sejumlah kota di Myanmar sampai hari ini belum mampu menggoyahkan penguasa militer walau perekonomian terpuruk akibat embargo oleh AS dan sejumlah negara Barat dan korban berjatuhan.

Korban , menurut data Asosiasi Pendampingan Tahanan politik (AAPP) sampai  4 Sept. 1.046 tewas, sebagian besar pendemo, 7.886 orang ditangkap dan dua ribuan orang lagi masih diburu oleh Tatmadaw.

Kelompok NUG dan mayoritas publik Myanmar agaknya frustrasi karena berlarut-larutnya krisis politik tanpa solusi, sementara campur tangan internasional untuk mencarikan solusi juga dinilai sangat lamban.

Menurut catatan, ASEAN sendiri sejak awal berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun kelompok perlawanan curiga saat ASEAN berniat mengirim utusan khusus untuk menemui rezim junta karena  dianggap mengakui mereka.

Di sisi lain, ASEAN juga tidak bisa berbuat banyak karena sesuai dengan prinsip pembentukan perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu, tidak bisa mengintervensi urusan dalam negeri negara anggotanya.

AS dan Inggeris sejauh ini alau mengecam aksi kekerasan yang dilancarkan junta militer, menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri.

Sementara pakar Myanmar di International Crisis Group (ICG), Pete Vowles menilai, walau memperoleh dukungan luas rakyat Myanmar, ia meragukan kapasitas NUG menghadapi militer yang dipesenjatai dengan baik, lagi pula, pernyataan perang itu bakal mempersulit  negara-negara  yang mendukungnya.

Pengorbanan dan perjuangan rakyat Myanmar agaknya masih akan berlangsung lama. (dari berbagai sumber/ns).