AL China Muncul di ZEE Indonesia

Kapal perusak China Kunming 172 tampak di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna Utara 13/9 lalu. Perkuatan Bakamla dan armada nelayan RI perlu terus ditingkatkan.

KEHADIRAN  enam kapal AL China di wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara memicu tanda tanya karena RI dan negara tirai bambu itu tidak memiliki sengketa wilayah.

Dari sejumlah tayangan video yang diambil nelayan di Natuna Utara pada kordinat 6.17237 LU dan 109.015578 BT,  Senin (13/9)  jelas sosok kapal perusak Kunming dengan nomor lambung 172 di titik kordinat 6.17237 LU dan 109.01578 BT.

Menurut catatan, Kumming yang dioperasikan oleh AL China pada 2014 adalah kaal perusak berpeluncur rudal kelas 052D berbobot 7.500T dengan panjang 157 M dan lebar 17M, kecepatan 30 knot dan dipersenjatai beragam rudal, kanon kaliber 130mm dan peluncur roket multi laras.

Intensitas kegiatan armada laut China sudah tampak sejak sejak Agustus lalu saat kehadiran kapal survey China Haiyang Dizhi-10 terpantau dari satelit sedang melintas Laut Natuna Utara dikawal sejumlah kapal penjaga pantai.

Sejauh ini belum ada laporan tentang kehadiran keenam kapal perang China tersebut, namun menurut Kadispen Komando Armada I TNI-AL Letkol La Ode Muhammad (Kompas, 16/9), jika ada kapal China mundar-mandir, biasanya selalu dibayangi oleh kapal-kapal TNI-AL.

TNI-AL juga sudah menempatkan empat kapal perangnya yakni KRI Diponegoro-365, KRI Silas Papare-386, KRI Teuku Umar-385 dan KRI Bontang 907 di sekitar perairan Natuna Utara .

Sedangkan pakar hukum int’l Hikmahanto Juwanda mengemukakan, perlu penguatan Coast guard (Bakamla) untuk menegakkan hukum di perairan RI termasuk di ZEEI. “Kalau yang ditugaskan TNI-AL, negara tetangga akan bertanya, kok kayak mau perang?,” ujarnya

Mengenai kehadiran kapal-kapal perang China di ZEEI di perairan Natuna Utara, menurut dia, harus disikapi secara hati-hati, karena China mengklaim sembilan wilayah garis putus-putus (nine dash line) sebagai wilayah penangkapan ikan nelayan tradisionalnya di Laut Chia Selatan walau klaim itu ditolak oleh PBB.

Yang juga perlu dibina, adalah nelayan RI di kawasan itu agar juga berperan sebagai “informan” jika ada kapal-kapal asing di sekitar perairan RI atau ZEEI. “Tentu mereka harus diberi tunjangan juga,” seperti dilakukan China atau negara lain terhadap nelayannya, ” tutur Juanda.

Namun selain tidak adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan, banyak armada mereka yang tidak mampu mengarungi ZEEI sehingga didominasi oleh nelayan asing, sementara nelayan di sekitar perairan Natuna Utara malah sering berebut dengan rekan mereka yang berdatangan dari wilayah Pantura, Jawa.

Sedangkan Ketua Centre for Chinese Studies, Rene L. Patiiradjawane, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, China memang saling klaim dengan sejumlah negara di Laut China Selatan (LCS) yakni dengan Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam dan juga di territorial laut lainnya dengan Taiwan dan Jepang.

Pihak Jepang misalnya, mencemaskan intensitas kehadiran armada AL China di sekitar wilayahnya, tercatat 21 kali sepanjang 2020 dan pekan lalu dilaporkan sebuah kapal perusaknya didukung kapal selam di bawah permukaan laut mendekati teritorial Jepang.

Bagi TNI-AL tidak ada upaya lain selain harus terus meningkatkan kemampuan dan kekuatannya agar paling tidak mampu menjadi kekuatan deterence atau penggentar agar pihak lain tidak menganggap sebelah mata.

Jalesveva Jayamahe, di Laut Kita Jaya!